Berita
Oleh Enjang Sofyan pada hari Jumat, 04 Mei 2018 - 09:41:12 WIB
Bagikan Berita ini :

Soal Data TKA, Jumhur Tantang Menaker Buka-bukaan di Depan Publik

59jumhur.jpg
Mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat menantang Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri untuk buka-bukaan tentang data Tenaga Kerja Asing (TKA). Salah satu yang harus dibuka adalah data tentang sertifikasi TKA.

Dalam sebuah diskusi di kawasan Taman Amir Hamzah, Jakarta Pusat, Rabu (2/5/2018), Jumhur menyorot tentang sertifikasi sopir truk dari pekerja asing. Dia meyakini, sopir asing itu tidak memiliki sertifikat untuk bisa bekerja di Tanah Air.

"Saya jamin dan pastikan mereka tidak punya sertifikasi sopir truk dari cina itu," ujarnya.

Atas dasar itu, ia pun menantang Kemenaker untuk buka-bukaan data di hadapan publik.

"Pertama ayo kita uji, saya jamin kalau sopir truk itu tidak ada sertifikasinya. Pasti tidak ada, karena kalau dia nyopirnya di Indonesia pasti harus belajar rambu-rambunya Indonesia, bahasanya Indonesia, baru dia bisa ujian bisa lulus, dapat sertifikat," paparnya.(plt)

tag: #tenaga-kerja-asing-tka  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...