JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota DPR RI dari Partai Golongan Karya (Golkar) Mukhamad Misbakhun menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki banyak program yang berpihak kepada umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia.
"Program Presiden Jokowi, di antaranya adalah sertifikasi tanah, pemberdayaan ekonomi umat Islam, dan bahkan pengembangan wirausaha di pondok pesantren," katanya di hadapan konstituen di Kecamatan Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Minggu (10/6/2018).
Menurut Misbakhun, Presiden Jokowi adalah sosok muslim yang memiliki visi Islam moderat, sehingga banyak program kerjanya adalah pro-rakyat dan berpihak kepada umat Islam.
Misbakhun saat menghadiri peringatan Nuzulul Qur'an dan Haul Pendiri Pondok Pesantren Cangaan di Bangil, Pasuruan, menjelaskan, bahwa Presiden Jokowi dekat dengan para kiai dan pengasuh pondok pesantren.
Oleh karena itu, menurut Misbakhun, Partai Golkar telah jauh-jauh hari memutuskan untuk mendukung Presiden Jokowi sebagai calon presiden pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019, dan salah satu pertimbangannya karena kedekatannya dengan umat Islam.
Pada kesempatan tersebut, anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur II (Pasuruan dan Probolinggo) ini mengajak para kiai dan santri untuk turut menangkal fitnah dan kabar bohong (hoaks) yang sering dialamatkan kepada Presiden Jokowi.
Misbakhun juga berpesan kepada warga Nahdatul Ulama (NU) untuk terus menjaga keutuhan NKRI di tengah rongrongan gerakan radikalisme yang mengatasnamakan Islam untuk merusak NKRI.
"Kaum nahdiyin punya kontribusi besar dalam mendirikan negara Republik Indonesia," ujarnya.
Ia menimpali, "Dalam peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, yakni pertempuran mempertahankan kemerdekaan, hampir semuanya adalah pejuang dari kalangan nahdiyin."
Pada kesempatan tersebut, Misbakhun juga menyinggung soal malam nuzulul Qur'an sebagai peristiwa diturunkankan Al Qur'an pada malam ganjil hari ke-21 hingga ke-29 pada bulan Ramadhan.
Menurut dia, semangat nuzulul Qur'an untuk umat rahmatan lil alamin harus dimaknai dengan menjaga konsensus negara Pancasila, karena merupakan konsensus bangsa yang di dalamnya ada peran para ulama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. (plt/ant)
