JAKARTA (TEROPONGENAYAN)--Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghadapi risiko jika
memilih cawapres dari ketua umum partai. Tindakan tersebut berpotensi merusak soliditas koalisi partai pengusung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

"Terutama PDIP belum tentu mau terima, karena cawapres bisa jadi capres kuat 2024 dan itu berbahaya bagi capres lain," kata Hanta di kawasan Thamrin, Jakarta, Sabtu (23/6/2018).

"Koalisi Pak Jokowi meski belum final jika ambil satu ketua umum partai, yang lain bisa pergi," jelas dia.

Jokowi saat ini didukung oleh sedikitnya tujuh partai politik. Ketujuh partai itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, PPP, NasDem, Partai Hanura, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sejumlah ketua partai pendukung disebut-sebut bersaing memperebutkan kursi panas cawapres, seperti Ketua PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketua PPP Romahumurziy alias Rommy, dan Ketua Golkar Airlangga Hartarto.

Menurut Hanta, Jokowi boleh saja mengambil cawapres dari salah satu kader partai. Namun dia mewanti-wanti agar mantan Wali Kota Solo itu tidak gegabah memilih kader yang menjabat ketua umum partai politik.

"Tidak harus nonpartai namun harus dipastikan tidak terasosiasi kuat dengan partai, tapi punya modalitas elektoral dan tentunya punya pengalaman yang cukup kuat melengkapi Jokowi," terang dia.

Lebih lanjut, Hanta mengingatkan tingkat keterpilihan atau elektabilitas harus jadi pertimbangan Jokowi dalam memilih cawapres. Pasalnya elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta ini sebagai petahana masih belum aman.

"Berbeda dengan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang sudah 70 persen pada pencalonan kedua," ujarnya.(plt)