JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi VI DPR, Sartono mengungkapkan, pihaknya belum sampai pada tahap menyetujui ataupun menolak terkait usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp15 Triliun yang diajukan PT. PLN untuk tahun anggaran 2019.

Hal ini disampaikan Sartono saat menanggapi isu beredarnya bahwa Komisi VI DPR telah menyetujui PMN yang diajukan PLN baru-baru ini.

"Komisi VI sekarang pada posisi mendalami dan menelaah lebih lanjut usulan PMN dari PLN. Belum ada putusan tetap menerima atau menolak. Karena ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan," terang politisi Partai Demokrat itu saat dihubungi di Jakarta, Jumat (13/7/2018).

Setidaknya, lanjut dia, ada beberapa hal yang musti dijadikan pegangan Komisi VI sebelum memberikan persetujuan ataupun penolakan atas usulan PLN tersebut.

"Pertama, kondisi keuangan nasional sekarang, dengan meningkatnya kurs dolar dari asumsi 13.400 sekarang14.400, jauh meleset dari asumsi APBN 2018.

Hal ini tentu berpengaruh pada keuangan nasional terutama terhadap cadangan devisa dan nilai hutang dan kewajiban bayar bunga kita. Jangan sampai PMN ini nanti terlalu membebani negara," tandasnya.

"Kedua, kita juga perlu evaluasi pelaksanaan dari PMN yang telah kita berikan kemarin (2016), dari penyerapan, pelaksanaan dan target capaiannya sudah sesuai atau belum?," sambungnya.

Yang jelas, kata dia, pihaknya tidak akan terburu-buru dalam menyikapi usulan PMN yang diajukan sejumlah BUMN termasuk yang diajukan PT. PLN.

"Semua untuk rakyat dan demi rakyat jadi kita harus hati-hati dan cermat," tegas dia.

Saat ditanya seperti apa catatan Komisi VI terkait penggunaan dana PMN yang didapat PLN pada 2016 sebelumnya,

"Belum ada temuan dan sedang dibentuk Panja PMN. Dana PMN yang didapat PLN tahun 2016 Kalau tidak salah 10 T untuk di gunakan pengadaan listrik di pulau-pulau terpencil dan terluar," tutupnya. (Alf)