AMBON (TEROPONGSENAYAN)--Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah merasa miris melihat sikap Presiden Jokowi, yang tidak mengganggap penting keberadaan RUU Daerah Kepulauan yang telah diperjuangkan olehnya. Sebab sampai sekarang RUU tersebut tidak juga disahkan menjadi UU.

“Padahal ada delapan provinsi yang menunggu kabar gembira dari Presiden Jokowi,” kata Fahri disela dialog kebangsaaan bertema “Mendorong Kontribusi Daerah Wujudkan Indonesia Bersatu Dalam Kebhinnekaan” di Hotel Swiss-belhotel, Ambon, Rabu (18/7/2018).

Acara ini dihadiri Wagub Ambon, Zeth Sahuburua, Muspida, tokoh lintas agama, aktivis dan akademisi.

Menurut Fahri, saat pertemuan terakhir dengan pihak Mendagri, sebagai bagian dari memperjuangkan UU tersebut di Batam, tidak mulus. Sebab saat itu pihaknya melayangkan protes karena justru dalam pertemuan itu, Mendagri tidak datang dan diwakili oleh Sekjen Kemendagri.

"Padahal kepada delapan provinsi saya tegaskan kalau DPR melihat urgensi dari UU tersebut. Namun kenapa pemerintah, dalam hal ini Preside Jokowi tidak melihatnya sebagai hal yang penting," kata politisi dari PKS itu lagi.

Sikap pemerintah yang tidak juga mengesahkan UU Daerah Kepulauan tersebut menurut Fahri, dangan bertolak belakang atau tidak sejalan dengan poros maritim yang digagas Jokowi sendiri.

Dia menegaskan sejak lama terjadi ketidakadilan anggaran yang dialami delapa daerah kepulauan.

Fahri menyebut kepulauan Maluku. Dia mengatakan daerah tersebut wilayah lautnya mencapai 92,8 persen dan sisanya adalah daratan. Namun patokan pemerintah dalam mengucurkan APBD melihat luas daratan.

"Memakai variabel dataran tentunya sangat tidak adil dan terjadi diskriminasi anggaran " tegasnya.

Terkait ketidakadilan anggaran ini, juga menjadi pertanyaan sejumlah peserta dialog. Seorang aktivis membandingkkan APBD Kota Bekasi dengan APBD yang diterima Kota Ambon.

Menurut dia, APBD yang diterima Bekasi dua kali lipat yang diterima Pemda Ambon.

"Artinya ini tidak adil. Sementara konsttibusi daerah dari Ambon yang memiliki kekayaan laut sangat besar ke pusat sementara APBD yang diterima daerah sangat kecil," ujar Fahri

Terkait dengan harapan delapan provinsi tersebut pihaknya berjanji akan memanfaatkan waktu yang ada untuk terus diperjuangkannya. Sebab tidak lama lagi pemerintah akan menghadapi agenda politik Pilpres 2019.

"Tidak responsifnya pemerintah dipengaruhi oleh jalan pikiran. Makanya sudah saatnya pemerintah merubah jalan pikiran dalam membangun bangsa ini, terutama dalam mensejahterakan rakyat," tegas anggota DPR asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.(yn)