JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf meminta pemerintah mencari solusi atas defisit keuangan BPJS Kesehatan.

Akibat defisit tersebut BPJS tidak bisa menanggung beberapa pelayanan kesehatan. Yaitu katarak, persalinan bayi yang lahir sehat, dan rehabilitasi medik menjadi sebuah pukulan masyarakat yang menggunakan JKN-KIS.

"Tugas badan jaminan sosial negara itu adalah memberikan jaminan pembiayaan bagi warganya. Dan ini tanggung jawab pemerintah juga, bukan hanya BPJS jika masalahnya adalah keuangan. Pemerintah harus siap mengover kekurangan biaya dari pelayanan BPJS. Jangan justru dibebankan ke rakyat atau RS-nya," kata Dede Yusuf saat dihubungi,di Jakarta, Sabtu (28/7/2018).

Dia menyesalkan keputusan BPJS Kesehatan yang tidak menanggung tiga pelayanan kesehatan tersebut. Keputusan BPJS Kesehatan sudah mulai berlaku per 25 Juli 2018.

"Sangat disayangkan. Belakangan ini banyak aturan yg diterapkan oleh BPJS yang justru mengurangi manfaat dari tujuan jaminan sosial itu sendiri," kata politikus Partai Demokrat itu.

Dede memastikan setelah reses akan memanggil Kementerian Kesehatan dan BPJS untuk mencari solusi defisit keuangan dan juga pelayanan kesehatan dimaksimalkan lagi.

"Kami akan cari tahu siapa yang tentukan obat yang dicover atau tidak. Apakah itu domain Kemkes atau BPJS. Untuk itu kami akan panggil BPJS dengan Kemenkes untuk jelaskan duduk perkaranya," katanya. (plt)