JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Peneliti muda Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Rusli Abdullah mengatakan, Program Keluarga Harapan (PKH) yang dimotori Kementerian Sosial (Kemensos), menjadi salah satu penyumbang penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Hanya saja, kata dia, jika tidak dibarengi dengan keterbukaan kemensos soal data penerima dana bantuan sosial (Bansos) ini rawan dari penyelewengan.

"Rawan, seperti dana Bansos lainnya," kata Rusli saat dihubungi TeropongSenayan, Kamis (2/8/2018).

Rusli juga menilai, pengajuan anggaran PKH tahun 2019, yang diajukan ke DPR harus dibarengi jumlah penerima PKH.

Pada tahun ini, pemerintah menganggarkan dana untuk program PKH sebesar Rp 17 triliun. Kemensos pun akan mengajukan penambahan anggaran pada 2019 mendatang senilai Rp 32 triliun.

"Kenaikan anggaran harusnya dibarengi dengan tambahan coverage penerima manfaat PKH," katanya.

Namun demikian, kata dia, ada satu hal yang menjadi tantangan berat program PKH yakni bagaimana men-treatment kelompok difabel (penyandang cacat) agar tidak masuk ke dalam kubangan kemiskinan ekstrem.

"Jumlah penyandang difable di Indonesia sekitar 2,8 juta orang. PKH harus bisa meng address kelompok difabel ini," tandasnya.(yn)