JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat yang melarang kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden di gelar di bumi pasundan ditanggapi MUI Pusat.

Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, kegiatan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden dikhawatirkan menimbulkan konflik di tengah panasnya suhu politik jelang Pilpres 2019.

“Kami di MUI Pusat pun berharap hal tersebut tidak dilakukan di seluruh wilayah Indonesia,” katanya di Jakarta, Kamis (2/8/2018).

Menurut Zainut, sikap yang diambil MUI ini semata didasarkan pada ikhtiar untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan (mafsadat) berupa konflik, gesekan dan ancaman perpecahan bangsa.

“Mencegah terjadinya kerusakan dalam agama memang harus didahulukan dari pada untuk membangun kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqih; dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih (menghindarkan kerusakan harus lebih didahulukan dibandingkan mendatangkan kebaikan),” ujar Zainut.

Tak hanya itu, MUI juga mengimbau kepada elite politik agar hendaknya bisa menahan diri dan tidak terjebak pada kegiatan politik praktis yang dapat memicu konflik dan gesekan di masyarakat, yang ujungnya dapat mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa.

Menurut dia, semuanya harus patuh dan tunduk dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada.

“Di dalam demokrasi memang tidak dilarang untuk menyuarakan aspirasi. Namun hendaknya hal tersebut dilakukan sesuai dengan etika, akhlak dan semangat untuk menjaga ukhuwah atau persaudaraan baik ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah wathaniyah,” pungkasnya. (Alf)