LOMBOK (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyerahkan langsung bantuan Fraksi PKS DPR kepada korban gempa Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (14/8/2018).

Bantuan ini berasal dari hasil patungan dan penggalangan dana dari seluruh anggota Fraksi PKS DPR RI.

"Bismillah, hari ini Fraksi PKS DPR menyerahkan bantuan untuk korban gempa NTB antara lain berupa 20 tenda, paket sembako, dan perlengkapan mandi, dan lain-lain," kata Jazuli kepada wartawan di Lombok, NTB, Selasa (14/8/2018).

Dalam kesempatan ini, Jazuli bersama tim dan didampingi Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi NTB Johan Rosihan.

Selain itu, sesuai janjinya, Jazuli Juwaini juga menyerahkan gajinya bulan Agustus untuk korban gempa.

Menurut Anggota Komisi I ini, bantuan ini adalah bentuk empati dan kepedulian seluruh Anggota Fraksi PKS DPR atas saudara-saudara sesama anak bangsa yang terkena musibah besar.

Ia berharap, bantuan Fraksi PKS ini dapat bermanfaat dan meringankan kebutuhan para korban yang saat ini masih membutuhkan banyak uluran tangan.

"Hari ini saya datang langsung bekerja sama dan didampingi oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi NTB Bapak Johan Rosihan selain untuk menyerahkan bantuan, juga untuk melihat langsung kondisi korban, penampungan pengungsi dan penanganan korban gempa secara umum oleh Pemerintah maupun Pemda," jelasnya.

"Kita juga ingin mendengar langsung aspirasi dan harapan masyarakat termasuk pemda terhadap proses tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi," ucapnya.

Pada kesempatan ini, Jazuli juga menyatakan bahwa Fraksi PKS DPRD NTB sudah mengusulkan musibah gempa ini sebagai Bencana Nasional.

Sedangkan Fraksi PKS Pusat, lanjut Jazuli, akan menguatkan usulan tersebut kepada Pemerintah Pusat, sambari berharap agar Pemerintah Daerah tidak ragu atau gengsi mengusulkan bencana nasional.

"Yang terpenting, dengan status tersebut upaya penyelamatan korban, rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berlangsung baik dan cepat dengan dukungan optimal dari Pemerintah Pusat," katanya.

Seluruh aspirasi dan harapan ini, lanjut Anggota DPR Dapil Banten ini, nantinya akan dibahas dan diformulasikan bersama di DPR sebagai bahan dan masukan bagi Kementerian terkait agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan dengan baik dan maksimal.

"Aspirasi dan harapan masyarakat serta pemda akan kami sampaikan langsung kepada Pemerintah sesuai kewenangan yang kami miliki dan sebagai upaya untuk mendorong kinerja tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif. Ini yang terpenting," katanya.

Prioritas Penanganan dan Kebutuhan Korban

Fraksi PKS juga mengapresiasi upaya penanganan tanggap darurat gempa yang telah dilakukan oleh Pemda, Pemerintah Pusat, para relawan dan donatur yang sampai saat ini bantuannya terus mengalir ke NTB.

Meski demikian, Jazuli mendesak pemerintah agar dalam mengkoordinasikan bantuan dilakukan secara merata dan menyeluruh, apalagi Presiden Jokowi telah datang langsung meninjau lokasi Senin (13/8/2018) kemarin.

"Pantauan kami di lapangan beberapa lokasi belum tersentuh bantuan. Jadi kami minta distribusi bantuan merata dan menyeluruh. Jangan sampai tempat-tempat yang didatangi Presiden, misalnya cepat dibantu, sementara tempat lain lambat. Tempat-tempat yang tidak dikunjungi Presiden pun tetap harus mndapat bantuan seperti MCK dan perlengkapan mandi, obat-obatan, serta kebutuhan bahan pokok lainnya," paparnya.

"Solidaritas, empati dan kepedulian kita terhadap korban gempa NTB dan sekitarnya luar biasa. Ini menjadi bukti bahwa bangsa kita memiliki rasa kemanusiaan dan gotong royong yang tinggi. Atas nama Fraksi PKS kami bangga dan mengapresiasi!," pungkas Jazuli.

Diketahui, hasil inventarisir PKS melalui serap aspirasi korban gempa ini, setidaknya problem yang dihadapai oleh korban terdampak bencana meliputi kebutuhan sebagai berikut:

1. Kebutuhan pokok untuk makan sehari-hari.

2. Kebutuhan tenda, fasilitas MCK dan perlengkapan mandi.

3. Kebutuhan obat-obatan dan layanan medis.

4. Kebutuhan peralatan dan bantuan tenaga untuk merobohkan bangunan yang runtuh dan membersihkan puing-puing.

5. Kebutuhan bantuan untuk membangun kembali rumah warga. (Alf)