JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui proyeksi penerimaan pajak dalam RAPBN 2019 sebesar Rp1.781 triliun atau tumbuh 15 persen dari "outlook" 2018 sebesar Rp1.548,5 triliun, merupakan target yang agak ambisius.
Namun, kata Menkeu dalam jumpa pers Nota Keuangan dan RAPBN 2019 di Jakarta, Kamis (16/8/2018), semestinya target tersebut masih bisa dicapai.
"Total `tax` tumbuh 15 persen. Ini cukup baik, tidak terlalu `unrealistic`, agak ambisius, tapi semestinya masih bisa dicapai," katanya.
Menkeu mengatakan salah satu upaya untuk mencapai target tersebut adalah dengan mendorong pengawasan kepatuhan perpajakan melalui implementasi pertukaran akses informasi keuangan secara otomatis (AEOI).
Selain itu, melakukan ekstensifikasi dan peningkatan pengawasan sebagai tindak lanjut pasca pelaksanaan amnesti pajak serta penanganan UMKM melalui pendekatan "business development services".
"Kita melihat selama ini `tax ratio` masih rendah dan kepatuhan bisa ditingkatkan, melalui AEOI, BEPS, kerja sama internasional, pertukaran akses informasi plus `post tax amnesty`," katanya.
Pengawasan kepatuhan ini juga didukung oleh sinergi pelayanan otoritas pajak maupun kepabeanan dan cukai, pembenahan basis data perpajakan dan penerapan pengawasan Wajib Pajak berbasis risiko.
Upaya lainnya adalah dengan penegakan hukum kepada Wajib Pajak melalui pelaksanaan penegakan hukum secara berkeadilan dan peningkatan mutu pemeriksaan melalui perbaikan tata kelola.
Penguatan pelayanan perpajakan juga dilakukan dengan simplifikasi registrasi, perluasan tempat pemberian pelayanan, perluasan cakupan e-filing dan kemudahan restitusi.
"Kita sudah mempertimbangkan situasi perpajakan secara total, dengan melihat kombinasi yang pas antara keinginan peningkatan `tax ratio` tapi tetap realistis dengan kondisi perekonomian," ujar Sri Mulyani.
Target penerimaan pajak Rp1.781 triliun dalam RAPBN 2019 terdiri dari pajak nonmigas Rp1.510 triliun, PPh nonmigas Rp62,3 triliun dan kepabeanan dan cukai Rp208,7 triliun. (plt)
