JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Politisi Kebon Sirih diminta menggunakan data dalam mengkritik kebijakan Pemprov DKI. Sehingga kritikan yang disampaikan tak terkesan asal bunyi dan bernada tendensius.
Hal ini disampaikan politisi PAN DKI Jakarta Dany Kusuma menanggapi kritikan yang lontarkan Ketua Fraksi PDI-P DPRD Gembong Warsono dan Ketua Fraksi NasDem DPRD Bestari Barus, yang menyalahkan Gubernur DKI Anies Baswedan terkait kasus pemulangan empat atlet basket asal Jepang, Senin (20/8/2018) kemarin.
Menurut Dany, kritikan yang dilontarkan keduanya sangat tidak berdasar, mengingat keputusan Komite olahraga Japan memulangkan empat atletnya lantaran kedapatan menggunakan jasa pekerja seks komersial (PSK) panggilan di sebuah hotel di Blok M, Jakarta Selatan.
"Mereka (empat atlet) itu dipulangkan murni karena kasus indisipliner sebagai atlet yang mewakili negaranya (Japan). Jadi, tidak ada sama sekali kaitannya dengan kinerja Pemprov DKI dalam mempersiapan gelaran Asian Games," kata Dany kepada TeropongSenayan,Jakarta, Selasa (21/8/2018) malam.
Karenanya, dia menilai, tidak tepat jika dua Parpol oposisi pengusung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu menyalahkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
“Silakan mengkritisi ataupun memberi masukan kepada Pemprov DKI. Tetapi, alangkah baiknya kalau itu berbasis data. Sebagai wakil rakyat, biasakan mengedukasi dan memberi masukan bagi Pemprov DKI untuk tujuan yang baik. Bukan yang lain," ujarnya.
"Jangan asal kritik, apalagi mengkritisi dengan penuh kebencian. Selama Asian Games semua pihak harus menjaga kondusifitas Jakarta. Jangan memprovokasi dengan hal-hal yang tidak perlu," tegas Dany.
Pemprov DKI Jakarta, kata dia, sudah sangat maksimal dalam mempersiapkan sarana dan prasarana event olahraga akbar Asian Games itu. Mulai dari wisma atlet tempat beristirahat perwakilan atlet, transportasi hingga venue-venue tempat atlet berlaga.
"Inilah kewenangan dan tanggung jawab Pemprov selaku tuan rumah. Sampai disini, Pak Anies sudah sukses. Termasuk Pembukaan Asian Games kemarin yang banjir apresiasi. Meskipun saat itu Pak Anies tidak disorot camera sama sekali, itu tidak masalah. Sedangkan diluar itu bukan menjadi tanggung jawab Pemprov, eh.. ini ada kasus prestitusi kok malah mengkait-kaitkan dengan Pak Anies," sesal Dany.
Eksekutif dan Legislatif, menurut Dany, harus seiring sejalan dalam membangun Pemprov DKI.
Selain itu, lanjutnya, selama ini upaya Pemorov dalam memerangi narkoba dan prostitusi juga sudah terbukti berjalan. Dimana setiap tempat-tempat hiburan malam yang terbukti melanggar semuanya ditindak tegas tanpa pandang bulu.
"Kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan izin dan Perda semunya ditindak. Sedangkan perilaku menyimpang seperti memesan prostitusi diluar baik itu lewat orang (mucikari) atau via online dan dieksekusinya ke hotel itu bukan wilayah Pemprov," katanya.
"Apalagi ini kota metropolotan, apa saja semua ada disini. Dan kalau ada pelanggaran itu menjadi tugas kepolosian. Bukan Pemprov ataupun Satpol PP, karena mereka bekerja berdasarkan Perda dan sesuai kewenangannya," papar Dany.
"Makanya, saya mau bilang, sudah lah.. Jangan suka 'nantangin' Anies, Anies bukn Gubernur asbun (asal bunyi). Anies konsisten dengan aturan dan programnya. Buktinya, Anies berani menutup reklamasi hingga alexis yang konon dibekengi orang kuat," jelas Caleg DPRD DKI asal Dapil 10 Jakarta Barat itu.
Diketahui, sebelumnya empat atlet Jepang di Asian Games 2018 menyewa pekerja seks komersial (PSK) setelah bertanding di arena Asian Games Jakarta dan dipulangkan oleh kontingennya.
Lantas Ketua Fraksi PDI-P DRPD DKI Jakarta Gembong Warsono mengaitkannya ke Pemerintah Provinsi dengan menyebutkan impian Gubernur Anies Baswedan mewujudkan Jakarta sebagai kota syariah hanya retorika semata.
Gembong menuding pengawasan Pemprov DKI sangat lemah sehingga kecolongan atas kejadian itu. Bahkan Gubernur DKI Anies Baswedan pun disalahkan.
"Sangat nggak ada pengawasan, kalau sampai seperti itu kan sangat nggak ada pengawasan. Satpol PP ke mana?, Disparbud ngapain saja,?" kata Ketua Fraksi PDIP DKI Gembong Warsono di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (20/8/2018).
Dia menyebut kebijakan Anies untuk mengawasi prostitusi di Jakarta disebut hanya sebagai retorika.
"Artinya, retorikanya Pak Anies itu kan dalam implementasi di lapangan kan kayak bumi sama langit kan. Ini menjadikan Jakarta sebagai kota bersyariah tapi faktanya masih seperti itu," jelas Gembong.
Gembong menilai Anies belum bisa memetakan kebijakannya. Dia ingin pengawasan terhadap prostitusi menjadi prioritas kebijakan Anies.
"Kalau Pak Gubernur melakukan pemetaan yang benar terhadap persoalan Jakarta, maka fokus kerjanya akan pada hal yang prioritas tadi," terang Gembong.
Senada dengan Gembong, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus juga menuding Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan inkonsisten dalam memberantas praktik prostitusi di Jakarta.
Bestari menganggap peristiwa pemulangan empat atlet bola basket putra asal Jepang karena diduga terlibat prostitusi disebabkan ketidakmampuan Anies dalam mengatasi masalah prostitusi.
"Selama ini digembar-gemborkan, ternyata di mata dunia Jakarta surga prostitusi," kata Bestari saat dikonfirmasi, Selasa (21/8).
Bestari menganggap Anies selama ini tidak konsisten dalam mengatasi permasalah prostitusi tersebut.
"Saya kira bukan kecolongan ya, ini bukti inkonsistensi gubernur mengatasi masalah sejenis," tuturnya.
Bestari menyebut kebijakan Anies yang selama ini ingin memberantas praktek prostitusi hanya 'lip service' belaka.
Kontingen Jepang sebelumnya telah memulangkan empat atletnya. Di sela-sela Asian Games 2018, keempat atlet tersebut kedapatan memesan wanita penghibur oleh seseorang yang bisa berbahasa Japan di kawasan Melawai Kebayoran Baru, di Jakarta.
PSK tersebut 'digarap' di sebuah hotel di daerah tak juah dari restoran Japan tempat makan malam para atlet Japan.
Dikutip dari AFP, keempat atlet basket yang dipulangkan ke Japan adalah Yuya Nagayoshi, Takuya Hashimoto, Takuma Sato, dan Keita Imamura. Demikian pernyataan resmi Japanese Olympic Committee, Senin (20/8/2018). (Alf)
