JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Inisiator gerakan #2019GantiPresiden Mardani Ali Sera angkat bicara soal penolakan izin acaradiskusiroadshow Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) 2018 bertema 'Selamatkan Indonesia: Ganti Presiden & Kembali ke UUD 1945, Mutlak' diPangkal Pinang, Bangka Belitung, Sabtu (25/8/2018) siang tadi.
Diskusi yang rencananya akan dihadiri aktivis senior Ratna Sarumpaet, Rocky Gerung hingga Marwan Batubara itu pun akhirnya gagal digelar.
Mardani mengaku kian optimistis gerakan yang dimotorinya itu akan terwujud pada Pilpres 2019 mendatang.
"Insyaallah akan terwujud #2019GantiPresiden pada Pilpres tahun depan," kata Mardani dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (25/8/2018).
Mardani kemudian berbicara soal acara-acara yang kerap digelar relawan #2019GantiPresiden di berbagai wilayah di Tanah Air.
Dia mengatakan selama ini acara yang digelar relawan #2019GantiPresiden selalu sesuai prosedur.
"Semua proses deklarasi kami selalu ikut prosedur, baik dalam mendapatkan izin atau pemberitahuan kegiatan. Kami juga buat publikasi sesuai kemampuan. Jadi ini gerakan yang transparan," kata Mardani.
Dia pun menegaskan gerakan #2019GantiPresiden dilindungi hukum. Gerakan ini, menurut dia, menjadi wujud partisipasi warga dalam betdemokrasi dan proses politik Indonesia.
"Gerakan ini bagian dari kebebasan berkumpul dan berserikat serta menyatakan pendapat. Justru gerakan ini sudah memberi kontribusi bagi terwujudnya partisipasi aktif warga bagi proses politik yang terjadi," ujar Mardani.
"Hal ini meningkatkan kualitas demokrasi kita. Karena demokrasi pada prinsipnya kedaulatan rakyat. Dan itu terwujud pada tingkat partisilasi publik dalam proses politik dan dalam pemilu," ucap dia.
Karenanya, Mardani menghimbau pihak-pihak terkait dapat dengan bijaksana menghadapi gerakan #2019GantiPresiden. Dia menyebut cara gerakan #2019GantiPresiden menyampaikan aspirasi memang unik.
"Kami mengimbau pihak terkait untuk menjadi 'ayah' yang bijak bagi semua anak-anak bangsa yang ingin mencintai negeri ini walau kadang dengan cara yang unik seperti kami," sebutnya.
Politisi PKS ini juga memastikan, gerakan #2019GantiPresiden akan segera bersikap soal kandidat Capres-Cawapres di Pilpres 2019. Namun, dia meminta publik bersabar dulu.
"Pada waktunya nanti gerakan ini akan membuat keputusan karena sudah ada dua kandidat yang maju dalam pilpres. Berikan kami waktu dan kami tetap akan berpegang pada prinsip edukasi publik dengan cara elegan dan santun," tuturnya.
Diketahui, polisi menolak izin acara Deklarasi #2019GantiPresiden di sejumlah daerah baru-baru ini. Di antaranya di Surabaya, Jawa Timur, Batam, Kepulauan Riau, Bandung, Jawa Barat hingga yang terbaru di Pangkalpinang, Babel.
Polisi menolak memberikan izin acara diskusi tersebut lantaran membahas ganti presiden 2019.
"Soalnya, itu kan brosurnya sudah lihat, belum? Temanya sudah lihat? Temanya tidak hanya itu (ganti presiden), bahasanya mutlak (ganti presiden)," kata Kabid Humas Polda Kepulauan Bangka Belitung AKBP Abdul Munim. (Alf)
