Opini

Demokrasi di Ujung Tanduk

Oleh Syafril Sjofyan (Pengamat Kebijakan Publik, Aktivis Pergerakan 77-78) pada hari Senin, 27 Agu 2018 - 10:28:15 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

13Syafril-Sjofyan.jpg.jpg

Syafril Sjofyan (Sumber foto : Istimewa)

Aneh saja rezim Jokowi terkesan panik menghadapi kegiatan oposisi dan penantang pertahana (adegan ulangan pilpres 2014). Padahal rezim pertahana mempunyai akses kekuasaan  termasuk militer dan polisi dibawah kendali pertahana, akses dana tak terbatas juga mereka punyai. 

Namun melalui tangan relawan termasuk oknum banser, para preman konon "diinstruksikan" secara formal untuk melakukan aksi tandingan dimana saja melakukan kegiatan deklarasi dan diskusi yang dilakukan para "oposisi" dan "penantang pertahana" apalagi melakukan aksi #2019gantipresiden, apakah ini merupakan lanjutan dari pidato Jokowi di Sentul pada pertemuan tim relawan, agar tdk takut melawan. Walahualam. Namun pertentangan semakin menajam setelah pidato tersebut, para relawan Jokowi semakin nekad dan militan dengan kekuatan tdk lebih 100 orang preman mereka lakukan pemblokiran bandara alasan mereka seragam di seluruh kota kegiatan #2019gantipresiden adalah kegiatan adu domba dan menegakan khilafah.

Seperti yang kita saksikan di media aksi penolakan walaupun dilakukan oleh segelintir mereka tidak segan melakukan kegiatan anarkis berupa pelemparan batu, dan memancing terjadinya bentrokan, bahkan di Surabaya oknum banser mengusir dan mengajak keributan dalam mesjid manakala, para peserta aksi #2019gantipresiden melakukan shalat.

Sengaja penulis bedakan antara kelompok "oposisi" dengan kelompok "penantang pertahana" dalam pilpres, karena tidak semua kelompok oposisi adalah pendukung dari kedua paslon capres.
Sama halnya dengan aksi 212 tidak semua peserta adalah anggota FPI, tetapi lebih banyak muslim yang terpanggil nuraninya karena penistaan agama oleh Ahok 

Jika kenyataan sekarang dilapangan terjadi pembungkaman demokrasi dengan penanganan yang tidak adil yakni keberpihakan kepada salah satu paslon capres, dengan  pembungkaman hak  demokrasi secara otoriter oleh penguasa seperti yg disinyalir Rizal Ramli. Sungguh disayangkan penulis kuatir kedepan akan terjadi bentrok horizontal yang beradu adalah antara rakyat dengan rakyat, ada baiknya Jokowi sebagai Presiden penanggung jawab tertinggi kondisi negara, mencegah dari sekarang bukan dengan cara pembungkaman hak demokrasi justru menyerukan kepada relawannya supaya tidak melakukan kegiatan-kegiatan tandingan, apalagi secara anarkis memblokir bandara dan sebagainya. Seharusnya para pihak yang sedang berkuasa tidak perlu kuatir karena dari awal sampai sekarang hasil survei pertahana tidak pernah terlewati oleh sang penantang.

Dalam kondisi ini semua pihak harus mengendalikan diri termasuk pihak penantang kompetisi pilpres, bertindak sebagai negarawan, karena jika terjadi amok masa, ekonomi bangsa Indonesia akan semakin terpuruk, dibutuhkan waktu lama untuk menyehatkan kembali Ekonomi Indonesia, kita akan semakin tertinggal dari negara tetangga.(*)

Disclaimer : Kanal opini adalah media warga. Setiap opini di kanal ini menjadi tanggung jawab penulis. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai aturan pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini dan Redaksi akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang.

tag: #2019gantipresiden  

Bagikan Berita ini :