Berita
Oleh Syamsul Bachtiar pada hari Sabtu, 01 Sep 2018 - 20:32:27 WIB
Bagikan Berita ini :

Pakar Pidana: Gerakan #2019GantiPresiden Tak Melanggar Hukum

8720180829_010904.jpg.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Penolakan terhadap gerakan #2019GantiPresiden terjadi di berbagai daerah di Tanah Air. Bahkan, gerakan tersebut juga kerap dibubarkan paksa oleh aparat.

Menanggapi hal ini, pakar hukum pidana, Abdul Fickar Hadjar menilai, perlakuan aparat kepolisian maupun Badan Intelijen Negara (BIN) kepada gerakan #2019GantiPresiden justru menunjukkan ketidak mampuan aparat dalam menjalankan fungsi keamanan.

Dia juga mengkritik tindakan aparat yang beberapa kali memulangkan paksa tokoh gerakan #2019GantiPresiden, Ustadzah Neno Warisman.

“Soal memulangkan Neno, ini indikator ketidakmampuan (aparat) menjalankan fungsinya sebagai penjaga keamanan dalam negeri. Padahal, kebebasan orang untuk hadir di satu kota itu hak asasi manusia,” kata Fickar saat dihubungi wartawan di Jakarta, Sabtu (1/9/2018).

Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut jelas sebuah tindakan melawan hak asasi dan hak berdemokrasi, yang dijamin oleh Undang-undang.

Tak hanya itu, dia juga menyebut, tindakan kepada Neno Warisman juga berarti aparat telah mematikan hak orang untuk berkunjung ke suatu kota atau wilayah untuk berekpresi.

Dia juga mempertanyakan alasan polisi yang kerap berdalih bahwa tindakan pembubaran paksa lantaran yang bersangkutan dianggap melontarkan pernyataan bernada menghasut dan provokatif.

“Jadi, jika mau dipersoalkan secara hukum itu content pernyataan atau pidatonya. Tapi, pernyataan 2019GantiPresiden tidak ada unsur melawan hukumnya, itu hanya pernyataan politik,” papar Fickar.

Dia menambahkan, kepolisian dan BIN juga dapat menyerahkan masalah ini kepada pemegang otoritas Pemilu yakni KPU dan Bawaslu. Nantinya, kata Fickar, mereka yang akan memutuskan untuk menghentikan kegiatan tersebut atau tidak.

“Kecuali jika mereka mau menerima konsekuensinya dinyatakan tidak netral dalam demokrasi ini,” pungkasnya. (Alf)

tag: #2019gantipresiden  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Berita Lainnya
Berita

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Ini Kritik Skema PMN-Dana Talangan Untuk BUMN, Kenapa?

Oleh Bachtiar
pada hari Jumat, 05 Jun 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi mengkritik langkah pemerintah yang memberikan relaksasi bagi sejumlah BUMN-BUMN melalui skema dana Talangan dan Penyertaan Modal Negara ...
Berita

Koruptor Proyek Listrik Raja Ampat Ditangkap, Dites Dulu Sebelum Masuk Penjara

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Tim Intel Kejaksaan Agung bersama Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menangkap Selviana Wanma atau Selvi (SW), terpidana kasus dugaan korupsi proyek pembangkit ...