JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, gerakan tagar (tanda pagar) yang mencuat akhir-akhir ini harus menyebut calon presiden yang didukung. Yusril menyampaikan hal ini menanggapi fenomena garakan tagar #2019Ganti Presiden.
"Namun patut pula disadari bahwa tagar-tagar yang sengaja diciptakan itu hendaknya juga mengandung unsur pendidikan politik," ujar Pakar Hukum Tata Negara itu kepada wartawan di Jakarta, Minggu (9/9/2018).
Menurutnya, pendidikan politik berkaitan erat dengan peningkatan kualitas demokrasi. Dalam tagar #Jokowi2Periode jelas disebutkan nama Jokowi sebagai capres yang didukung.
"Sementara dalam tagar #2019GantiPresiden, tidak jelas presiden siapa yang mau di ganti, dan juga tidak jelas siapa penggantinya," tandas Yusril.
Padahal, sambungnya, sudah terang hanya ada dua pasang calon presiden dalam kontestasi pilpres 2019.
"Jadi pendapat saya rasanya sudah kurang pas tagar 2019 ganti president itu. Kurang mendidik dan terlalu provokatif. Tidak jelas siapa Presiden yang mau diganti dan siapa penggantinya. Padahal dalam Pilpres 2019 capresnya hanya ada dua: Joko Widodo dan Prabowo Subianto," tandasnya.
Karena sudah jelas hanya ada dua calon Presiden, saran Yusril, maka sudah saatnya tagar diganti dengan menyebut nama pilihan calon presidennya secara tegas dan jelas. Ini sangat penting agar tagar tersebut, tetap berisi pendidikan politik kepada rakyat, bukan propaganda.
"Propaganda politik bertujuan menanamkan ke alam bawah sadar publik tentang sesuatu, dan bisa menjauhkan mereka dari rasionalitas. Tagar #2019GantiPresiden akan mendorong publik ke arah “pokoknya tahun 2019 ganti Presiden”. Kalau sudah seperti itu alam bawah sadar publik, maka publik tidak akan mikir lagi siapa pengganti presiden, pokoknya ganti," ungkapnya.
Menurut Yusril, Pemilihan Presiden selain bertujuan untuk melaksanakan demokrasi, juga dimaksudkan sebagai wahana pendidikan politik.
"Kita ingin rakyat kita menjadi dewasa dan rasional dalam menentukan pilihan politik, bukan penggiringan opini melalui propaganda. Bangsa yang besar harus mampu membangun dirinya dengan kesadaran politik yang tinggi. Kesadaran pilitik itu harus dibangun dengan rasionalitas," pungkasnya. (plt)
