Opini
Oleh ; MH A'inun Najib (Budayawan) pada hari Sabtu, 15 Sep 2018 - 07:27:33 WIB
Bagikan Berita ini :

Ketika Boneka Menjadi Pemimpin

23cak-nun-masuk-surga-itu-gak-penting-e1466578417586.jpg.jpg
Emha A'inun Najib (Cak Nunun) (Sumber foto : Ist)

“Kenapa rakyat mau memilih boneka, patung atau berhala untuk menjadi pemimpinnya?”

“Karena partai politik memperkenalkan calonnya dengan mendustakan kenyataannya. Calon pemimpin ditampilkan dengan pencitraan, pembohongan, di make-up sedemikian rupa, dibesar-besarkan, dibaik-baikkan, diindah-indahkan, dihebat-hebatkan”

“Itu bukan politik namanya, Pak, itu kriminal”

“Memang bukan politik, melainkan perdagangan. Bukan demokrasi, melainkan perjudian. Memang bukan kepemimpinan, tapi talbis. Kalau dipaksakan untuk disebut demokrasi, ya itu namanya Demokrasi Talbis”

“Talbis itu apa tho, Pak?”

“Talbis adalah Iblis menemui Adam di sorga dengan kostum dan make up Malaikat, sehingga Adam menyangka ia adalah Malaikat. Maka Adam tertipu. Rakyat adalah korban talbis di berbagai lapisan. Mereka dibohongi sehingga menyangka bahwa yang dipilihnya adalah pemimpin, padahal boneka. Boneka yang diberhalakan melalui pencitraan”

“Apakah pemimpin yang demikian bisa berkuasa?”

“Yang benar-benar berkuasa adalah botoh-botoh (bobotoh) yang membiayainya. Setiap langkahnya dikendalikan oleh para bobotoh. Setiap keputusannya sudah dipaket oleh penguasa modal. Ia tidak bisa mandiri, karena dikepung oleh kelompok-kelompok yang juga saling berebut demi melaksanakan kepentingan masing-masing”.

“Apa ia tidak merasa malu menjadi boneka?”

“Itu satu rangkaian: tidak merasa bersalah, tidak malu, tidak tahu diri, tak mengerti bahwa ia sedang menyakiti dan menyusahkan rakyatnya, tidak memahami posisinya di hati masyarakat, tidak punya cermin untuk melihat wajahnya”

“Sampai separah itu, Pak?”

“Tidak punya konsep tentang martabat manusia, harga diri Bangsa dan marwah Negara. Hanya mengerti perdagangan linier dan sepenggal, tidak paham perniagaan panjang yang ada lipatan dan rangkaian putarannya. Tidak memahami tanah dan akar kedaulatan, pertumbuhan pohon kemandirian, dengan time-line matangnya bunga dan bebuahannya. Pemimpin yang demikian membawa bangsanya berlaku sebagai pengemis yang melamar ke rentenir…”.

“Pemimpin yang seperti itu akhirnya pasti jatuh dan hancur”, kata Kakak.

“Belum tentu”, kata Bapak.

“Jangan lupa bahwa kalau para bobotoh mampu mengangkat berhala ke kursi singgasana, berarti mereka juga menguasai seluruh perangkat dan modalnya untuk bikin apa saja semau mereka di Negara itu.

Juga selalu sangat banyak orang dan kelompok yang mencari keuntungan darinya, bahkan menggantungkan hidupnya. Sehingga mereka membela boneka itu mati-matian.

Mereka selalu mengumumkan betapa baik dan hebatnya pemimpin yang mereka mendapatkan keuntungan darinya, sampai-sampai akhirnya mereka yakin sendiri bahwa ia benar-benar baik dan hebat. Uang, kekuasaan dan media, sanggup mengumumkan sorga sebagai neraka, dan meyakinkan neraka adalah sorga”.

S a l a m ,

Emha Ainun Nadjib

Disclaimer : Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi teropongsenayan.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.

tag: #pilpres-2019  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Selamat HUT RI ke77 - Ahmad Najib
advertisement
Opini Lainnya
Opini

Pilkada Langsung, Penyumbang Terbesar Perpecahan di Negara Ini

Oleh TEDDY GUSNAIDI Wakil Ketua Umum / Juru Bicara Partai Garuda
pada hari Selasa, 07 Feb 2023
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sistem Pilkada langsung, yaitu pemilihan melalui rakyat atau pilkada tidak langsung, yaitu pemilihan melalui DPRD, sama-sama demokratis, sama-sama tidak melanggar ...
Opini

Penghapusan Jabatan Gubernur

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wacana terkait penghapusan jabatan Gubernur mencuat, alasannya adalah jabatan gubernur tidak efektif karena sudah ada Walikota maupun Bupati dalam suatu Provinsi, sehingga ...