JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning menanggapi soal defisitnya angggaran BPJS Kesehatan yang mencapai Rp 12,1 triliun pada tahun 2018.

Menurut Ribka, dalam menangani defisit anggaran tersebut BPJS harus segera mengambil langkah nyata dan kongkrit.

"Menurut saya BPJS harus melakukan sidang khusus dengan Kabinet Presiden Jokowi," ujar Ribka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2018).

Hal ini, menurut Ribka, sangat penting mengingat BPJS berkaitan langsung dengan hajat rakyat.

"Ini urusan rakyat, jangan main-main. Kita gak mau bolak balik rapat dan denger ada Rumah Sakit yang belum dibayar," cetus Ribka.

Ribka menyebut, selama ini BPJS terkesan sangat lamban dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

"Rakyat ini udah menjerit semua. Belum lagi yang kangker obatnya disetop. Rumah Sakit juga gak bisa disalahkan, ini kan yang buat peraturan BPJS," tegas anggota Fraksi PDI-P itu.

"Saya juga setiap kali kunjungan ke Dapil selalu saja mendapat keluhan BPJS. Ini jadi bagaimana solusinya?," sesalnya. (Alf)