Berita

Komisi VII Desak Polri Tindak Tegas Penyalahgunaan Izin Penambang Liar

Oleh Bara Ilyasa pada hari Senin, 24 Sep 2018 - 21:30:23 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

6899370772251-kementerian-esdm-desak.jpg.jpg

Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Tamsil Linrung meminta polri dan pemerintah tegas menindak penyalahgunaan izin dan juga penambangan liar yang marak di Indonesia. Khususnya di kawasan Kolaka, Sulawesi Tenggara. 

Namun, tindakan itu bisa efektif bila pemerintah memiliki data yang akurat mengenai penyalahgunaan izin tersebut.

"Sayangnya pemerintah diperparah dengan tidak adanya data akurat menyangkut jumlah pasti mengenai illegal mining dan penyalahgunaan izin tersebut,” ucap Tamsil di Jakarta, Senin (24/9/2018).

Tugas menindak penyalahgunaan IUP dan ilegal mining di daerah memang menjadi kewenangan ESDM di daerah. Tetapi bukan berarti pemerintah pusat berdiam diri. 

"Pemerintah bisa melakukan suvervisi sehingga daerah segera bertindak karena yang rugi kan negara," kata politisi PKS ini.

Menurut Tamsil, areal penambangan seharusnya mengikuti aturan yaitu dengan menambang di lahan yang ada izin yang dilengkapi sertifikat clear and clean (C&C). 

"Dalam UU Minerba sangat jelas mengatur bahwa tidak boleh lagi sembarangan mengeskpor hasil tambang," tandasnya. 

Sementara itu, Direktorat Jendral Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM RI mendesak Polri menindak tegas penyalahgunaan Izin Usaha Pertambangan Batuan  PT Babarina Putra Sulung yang melakukan pemuatan Ore Nikel.

Menurut Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Susigit, penyalahgunaan izin menjadi kewenangan daerah. 

"Bila benar telah melakukan pengapalan ke Tongkang Taurus dengan Kapasitas 10.000 MT dengan Tug Boat Prima Star kemana Bea Cukai dan Syahbandar?," kata Bambang di Jakarta, Senin (24/9/2018).

"Polri harus mengambil tindakan tegas atas apa yag terjadi di lapangan," tambah Bambang.

Terkait pengawasan Kementerian ESDM kata Bambang, sangat jauh dan tidak bisa melihat satu per satu kegiatan pertambangan di daerah.

"IUP Batuan itu yang terbitkan daerah, maka yang harus menindak juga daerah," ujarnya.

Menurut Bambang, daerah tidak perlu lagi menunggu supervisi dari pusat karena semuanya sudah jelas diatur dalam UU 4/2009. 

"Jika IUP eksplorasi tidak boleh produksi, jika sudah tahap produksi harus sesuai dengan izin komoditinya, ada pengawasan administrasi  komoditinya serta jika tidak sesuai maka ada sanksi pidana dan denda uang," tegas dia. (Alf)

tag: #komisi-vii  #dpr  #esdm  

Bagikan Berita ini :

Kemendagri RI
advertisement