JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Kalangan DPR menuding pemerintah sengaja membiarkan situs porno kembali bermunculan. Padahal Kementerian Kominfo mampu mendeteksi penyalahgunaan media sosial ini untuk kepentingan negatif. "‎Pemerintah bukan kecolongan tapi tidak ada keseriusan untuk memberantasnya," kata anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati kepada TeropongSenayan di Jakarta, Selasa (28-4-2015).

Menurut anggota Fraksi PPP ini, pemerintah malah terkesan gagap dalam mencegah tindak kejahatan yang penyalahgunaan kemajuan tekhnologi internet.

Disisi lain, Reni juga menuduh pemerintah secara sengaja membiarkan bisnis prostitusi. berkembangnya di tanah air. Karena tak cepat memblokir iklan yang mempromosikan jual beli PSK di situs tersebut.

Sungguh mengherankan, lanjut Reni, langkah pemerintah memblokir website-website islam tidak diikuti dengan semangat menghapus situs-situs porno dan prostitusi. "Situs Islam diblokir, situs porno, situs prostitusi malah dibiarkan menjamur, tragis!," ucapnya.

Reni meyakini sebenarnya pemerintah memiliki alat pendukung yang cukup untuk menghabisi situs-situs yang mengancam dekadensi moral generasi bangsa. Oleh karena itu, lanjut Reni lagi, pihaknya mendesak agar pemerintah segera mempertegas realisasi perang terhadap pornografi dan prostitusi online. "Pemerintah punya perangkat teknologi dan UU ITE untuk menghukum semua yang terlibat. Revolusi mental hanya akan jadi angin lalu jika persoalan yang menghancurkan ahklak dan moral bangsa terus dibiarkan," pungkasnya. (ec)