NUSA DUA, BALI (TEROPONGSENAYAN)--Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan menyatakan, pemerintah sudah berhitung sebelum memutuskan membatalkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium.

"Memang ada, tapi itu tadi ada hitung-hitungan, karena ternyata setelah dilihat memberatkan rakyat kecil," kata Luhut di Nusa Dua, Bali, Sabtu (13/10/2018).

Ia memastikan BBM jenis premium ini tidak lagi memiliki banyak konsumen. Namun harganya tetap dijaga karena Presiden Jokowi peduli kepada masyarakat yang hidup mendekati garis kemiskinan.

Saat ini, rencana kenaikan harga premium masih dihitung dampaknya oleh pemerintah.

Ia juga menegaskan kenaikan harga premium yang sempat disampaikan Menteri ESDM, Ignasius Jonan, merupakan masalah komunikasi bukan karena ada maksud lain.

Sebelumnya, Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, mengatakan, kenaikan harga premium diputuskan untuk ditunda.

"Menteri BUMN sudah meminta kepada Pak Jonan untuk menunda (kenaikan harga premium)," kata dia.

Sebelumnya, Jonan mengumumkan pemerintah akan menaikkan harga BBM jenis premium menjadi Rp7.000 per liter untuk Jawa, Madura, dan Bali dan Rp6.900 per liter di luar ketiga wilayah itu. Namun, keputusan itu dianulir dalam hitungan menit karena Jokowi dikabarkan belum menyetujui kenaikan harga itu.

Terdapat tiga pertimbangan yang perlu diperhatikan terkait harga premium. Pertimbangan itu mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Ketiga hal itu adalah kondisi keuangan negara, kemampuan daya beli masyarakat, dan kondisi riil ekonomi. (plt/ant)