JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu tidak terima dengan tudingan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, bahwa partainya berupaya menghadang proses divestasi PT Freeport sebesar 51 persen.

Gus Irawan menegaskan, partainya sejak awal telah menjalankan amanah pasal 33 UUD NRI 1945 bahwa kekayaan alam beserta isinya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa Indonesia.

"Ini (Hasto) kok seolah-olah minta supaya Gerindra mendukung penguasaan Freeport, konsisten dengan Pasal 33 UUD 1945, gitu kan. Kami memang sangat konsisten. Gerindra itu semangatnya ya Pasal 33," kata Gus Irawan saat dihubungi, Sabtu (20/10/2018).

Gus Irawan juga melihat ada upaya pembodohan kepada publik mengenai divestasi saham 51 persen itu sudah resmi dimiliki pemerintah.

"Yang kami ingatkan adalah dua hal, pertama, opini yang terbangun di publik bahwa Indonesia telah menguasai 51 persen saham PT Freepport itu. Padahal, faktanya kan belum sama sekali, terungkap dari pernyataan dirut PT Inalum sebagai BUMN holding tambang, kan belum ada sama sekali pembayaran," beber Gus Irawan.

Karena itu, dalam rapat komisinya dengan Kementerian ESDM yang diwakili Dirjen Minerba dan Dirut PT Inalum itu mengingatkan pemerintah agar mengkaji kembali dengan adanya temuan dari BPK masalah lingkungan.

Sebab, lanjutnya, disitu ada ekosistem yang dikorbankan, rusak gara-gara pertambangan PT Freeport dengan nilainya USD 13,59 miliar. Kalau pada saat audit dilakukan dirupiahkan dengan kurs Rp 13.224 per dolar, nilainya setara 185 triliun. Kalau kurs hari ini ya sudah Rp 210 triliun.

"Nah, kami ingatkan, apakah do delligence yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah mempertimbangkan, ada lho ini kerusakan lingkungan yang wajib harusnya direhabilitasi oleh PT Freeport," ucapnya. (Alf)