Berita
Oleh Ferdiansyah pada hari Jumat, 09 Nov 2018 - 13:24:16 WIB
Bagikan Berita ini :

Suap Proyek Meikarta, KPK Gali Informasi dari Presdir Lippo

73febri-diansyah-5-3b73064385dbf32f1f2427063a5acf9c.jpeg
Febri Diansyah (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Presiden Direktur Lippo Cikarang, Toto Bartholomeus dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia akan diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap perizinan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

"Hari ini kami lakukan pemeriksaan terhadap Presiden Direktur Lippo Cikarang, Toto Bartholomeus untuk tersangka SMN," ujar Jurubicara KPK, Febri Diansyah dalam keterangannya, Jumat (9/11/2018).

Selain Toto, kata Febri, penyidik juga memanggil satu PNS di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi, Asep Buchori sebagai saksi untuk tersangka yang sama.

KPK telah menangkap dan menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dugaan suap perizinan Meikarta yang terdiri dari unsur pejabat dan PNS di Bekasi, serta pihak swasta sebagai tersangka.

Mereka adalah Bupati Neneng Hasanah, Kepala Dinas PUPR Jamaludin, Kepala Dinas Damkar Sahat ‎MBJ Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Dewi Tisnawati dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi.

Adapun dari pihak swasta adalah Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, konsultan Lippo Group Taryadi dan Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen.(yn)

tag: #kpk  #proyek-meikarta  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DOMPET DHUAFA KURBAN 2026
advertisement
Berita Lainnya
Berita

TelkomGroup Resmikan Kabel Laut Pukpuk: Jembatan Digital Pertama yang Menghubungkan Indonesia – Papua Nugini

Oleh Sahlan Ake
pada hari Sabtu, 09 Mei 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, melalui operating company PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), meresmikan Sistem Kabel Laut Pukpuk (Puk-Puk 1) hasil ...
Berita

Negara Dinilai Harus Hadir Lindungi Anak di Ruang Digital Lewat PP TUNAS

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pembatasan usia media sosial dalam Peraturan Pemerintah Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS dibahas di Fakultas Ilmu Sosial ...