Berita

Ini Biang Keladi Pengangguran Lulusan SMK Tinggi Versi DPR

Oleh Mandra Pradipta pada hari Selasa, 13 Nov 2018 - 08:28:52 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

56sutan-adil-hendra-dpr.jpg

Sutan Adul Hendra (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran di Indonesia. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra mengungkapkan penyebabnya.

"Lulusan SMK yang digadang-gadang langsung bekerja, malah nganggur. Kami pun berdialog dengan berbagai stakeholder, ada ketidaksesuaian antara jumlah lulusan SMK dengan permintaan pasar tenaga kerja," kata Sutan di Jakarta, Senin (12/11/2018).

Data BPS tahun 2017 mencatat, sebanyak 11,41 persen angka pengangguran berasal dari lulusan SMK.

Lebih lanjut Sutan menjelaskan, sebenarnya kebutuhan akan tenaga kerja banyak, tetapi tenaga kerja yang tersedia tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan dunia usaha.

Pasalnya, kata dia, pembangunan SMK di berbagai wilayah tidak diikuti tata kelola yang baik, seperti laboratorium yang tidak up to date, kurang mendukung keahlian yang dibutuhkan dunia kerja.

"Misalnya bengkel untuk siswa jurusan otomotif, servis bengkel motor masih utak atik karburator, padahal motor-motor zaman sekarang sudah enggak pakai. Kenyataan ini memang mau tidak mau dihadapi para calon pekerja," tuturnya.

Ketua DPP Partai Gerindra itu menyatakan, hal ini bukan lagi soal ketimpangan penawaran dan permintaan (demand dan supply). Namun soal input siswa SMK. SMK selama ini memiliki passing grade lebih rendah daripada Sekolah Menengah Atas (SMA).

Ia mencontohkan perbandingan passing grade antara SMK dan SMA dari hasil seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada 2016.

Di Jakarta, passing grade untuk SMA sebesar 79,11 sedangkan SMK 66,17. Kota lain misalnya Semarang, untuk SMA sebesar 58,63 sedangkan SMK hanya 24,50.

Kedua, input guru. Kini, jumlah SMK di seluruh Indonesia sekitar 13.710 sekolah, tetapi guru produktif hanya 22 persen. Guru produktif ialah guru yang mengajar mata pelajaran jurusan.

Sedangkan 78 persen terkait mata pelajaran lain seperti agama, Bahasa Indonesia dan Kewarganegaraan.

Tak hanya jumlah, persoalan guru ini menurutnya juga terkait kompetensi. Ada kemungkinan guru tersebut memang mengampu mata pelajaran produktif, tetapi kadang latar belakang pendidikan tak sesuai. Kemungkinan lainnya, latar belakang mendukung, tapi sang guru tak pernah terjun ke lapangan.

"Padahal sekolah kejuruan menuntut anak untuk terlibat aktif bukan duduk, mendengarkan dan menulis. Semua masalah ini perlu kita pikirkan jalan keluarnya, bagaimana meningkatkan daya saing lulusan SMK Tanah Air," jelasnya.(yn)

tag: #dpr  #pengangguran-di-indonesia  

Bagikan Berita ini :