JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Fraksi PDI-P ikut mengomentari perseteruan antara Pemprov DKI dan PT KAI hingga berujung molornya pengoperasian Skybridgeatau jembatan penyeberangan multiguna (JPM) Tanah Abang.

Jembatan yang dibangun PD Sarana Jaya itu mulanya ditargetkan rampung akhir Oktober lalu, kemudian mundur ke pekan pertama November. Namun, pembangunan itu belum rampung hingga kini.

Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai belum selesainya pembangunan Skybridge tersebut jelas karena tidak ada perencanaan yang matang.

Akibatnya, polemik terkait pembukaan akses dari Stasiun Tanah Abang menuju Skybridge muncul di akhir masa pembangunan.

"Proses pembangunan (Skybridge) ini ujug-ujug, tidak melalui perencanaan, tidak melalui kajian yang matang sehingga akhirnya seperti ini," kata Gembong di DPRD DKI, Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Gembong menyesalkan terjadinya sengketa muncul karena masalah sepele, yakni PT KAI meminta agar Sarana Jaya membangun toilet untuk PKL yang berjualan di Skybridge.

Pasalnya, PT KAI tidak ingin ratusan PKL tersebut menggunakan toilet yang ada di Stasiun Tanah Abang karena sudah sangat padat.

Menurut Gembong, persoalan penempatan kamar kecil itu seharusnya sudah selesai saat tahap perencanaan.

"Gini ya, kios untuk PKL itu ada 400 unit. Kalau satu kios lebih dari seorang setidaknya ada 900 pedagang. Kalau enggak ada toilet mereka buang air dimana? Wajar lah kalau PT KAI minta Sarana Jaya bangun toilet. Kembali lagi ini soal perencanaan," ungkapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah meminta PT KAI membuka akses dari stasiun Tanah Abang untuk Skybridge.

"Harus kasih dia (akses untuk Skybridge). Kalau kebijakan itu yang paling baik adalah melihat kondisi lapangan. Jadi ini bukan soal kekuasaan, dia kuasa, di sini punya kuasa, bukan soal begitu," ujarnya.

Dia mengungkapkan tujuan utama pembangunan Skybrigde yakni untuk memobilisasi warga dari stasiun menuju sentra-sentra perdagangan di Tanah Abang.

Bukan itu saja, mantan Walikota Jakarta Pusat itu mengungkapkan Pemprov DKI sudah melakukan penelitian bahwa cara paling tepat mengakomodasi pedagang kaki lima (PKL) yakni dengan memberikan ruang usaha.

Saefullah melanjutkan kondisi di Tanah Abang saat ini bukan soal ego sektoral pemerintah DKI dan PT KAI sebagai representasi pemerintah pusat. Karena itu, dia berencana mengajak PT KAI untuk membahas persoalan ini.

"PT KAI ini hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi jangan kita yang berantem. Lucu kan, silakan aja cek lapangan mana yang paling oke," jelas dia. (Alf)