JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Pernyataan Presiden Joko Widodo soal politik genderuwo yang menyindir lawan politiknya ternyata seperti memercik air ke muka sendiri. Pasalnya, yang dimaksud politik genderuwo Jokowi adalah cara-cara politik yang gemar menakut-nakuti masyarakat terjadi di internal pemerintahannya.

Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu menilai, justru yang paling berbahaya jika genderuwo yang sudah masuk dalam sistem pemerintahan yang sedang berkuasa.

"Genderuwo yang paling bahaya di negara adalah kalau genderuwo itu sudah menyatu dengan kekuasaan," kata Said Didu dalam diskusi bertajuk 'Menumpas Genderuwo Ekonomi' di Prabowo-Sandi Media Center, Jakarta Selatan, Rabu (14/11/2018).

Dia mencontohkan, selain utang pemerintah ternyata perusahaan-perusahaan BUMN juga tidak ingin kalah dengan berlomba untuk memperbanyak utang. Publik pun dibuat terkejut karena pengurusan utang tersebut seolah 'gaib' dan secara tiba-tiba mucul angka total utang BUMN.

"Lobi-lobi untuk mendapatkan sumber pembiayaan genderuwonya juga ada, termasuk BUMN-BUMN itu utangnya kemana kita tahu, tapi kita nggak tahu siapa yang urus tahu-tahu sudah dapat utang," ungkap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Pakar Ekonomi PKS, Farouk Abdullah Alwyni mengatakan sebetulnya pemerintah ini bisa saja erlepas dari politik genderuwo tersebut, jika mau transparan dan jujur kepada publik.

"Kalau birokrasi nya dibikin efisien, transparan apa professional dan dengan adanya birokrasi yang baik maka keterbukaan informasi itu akan bisa meminimalisir kelompok kepentingan pribadi itu, karena masyarakat punya akses yang sama," paparnya.

Sementara, Akademisi dan Anggota Sandinomics Rizal Halim menambahkan, secara kepercayaan orang Indonesia khususnya masyarakat Jawa, genderuwo ini makhluk gaib yang menakutkan.

"Genderuwo ini mitologi Jawa yang tidak kelihatan tetapi menakutkan. Tidak pernah diakui keadan dan ketiadaannya, tapi kita percaya. Ini menarik dan ilustrasi ini kita tarik dengan situasi ekonomi kita," kata Rizal.

Genderuwo yang dimaksud Jokowi menurutnya justru sama halnya mafia ekonomi atau BUMN yang menyatu dengan penguasa, tidak terlihat namun membuat rugi negara.

"Ini persoalan yang kalau dilihat secara data time series terjadi berulang-ulang, jadi hebat ya bangsa ini. Setiap tahun terjadi tetapi diskusi itu-itu saja. Apakah kita sadar? Iya, tetapi tidak pernah diselesaikan," kata Rizal Halim.

Utang luar negeri Indonesia (ULN) periode Agustus 2018 tercatat USD 360,7 miliar atau sekitar Rp 5.410 triliun (kurs Rp 15.000)

jumlah ULN tersebut terbagi menjadi dua, yakni utang pemerintah dan bank sentral USD 181,3 miliar atau sekitar Rp 2.719 triliun dan utang swasta termasuk BUMN sebesar USD 179,4 miliar atau setara Rp 2.691 triliun.(yn)