JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pengamat Politik Emrus Sihombingmengkritik, sikap Demokratyang membebaskan kadernya mendukung Capres dan Cawapres di Pilpres 2019.

Menurut Emrus, sikap tersebut bukan merupakan bentuk demokrasi sebagaimana diklaim Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

Sebelumnya, Ibas menyebut bahwa Demokrat adalah partai yang demokratis. Sehingga Demokrat tidak akan menjatuhkan hukuman kepada kader yang berbeda pilihan.

"Demokrasi itu secara internal di partai adalah keputusan bersama. Sehingga bukan berarti membebaskan dari arti demokrasi, tetapi keputusan bersama yang diambil secara bersama-sama," kata Emrus saat dihubungi, Jumat (16/11/2018).

Itu artinya, kata dia, kalau Demokrat sudah resmi memutuskan mengusung paslon nomor 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, hal itu merupakan keputusan bersama.

"Kalau seperti ini (membebaskan.red) berarti kan tidak keputusan bersama," ucap Emrus.

"Kalau itu (demokrasi.red) pegangannya, apakah nanti ke depan perjalanan Demokrat lima tahun sepuluh tahun ke depan tetap konsisten nggak itu dilakukan? Kalau itu sebagai demokrasi," ungkapnya.

Emrus lantas mempertanyakan, ada sesuatu di luar Demokratsehingga mereka mengambil keputusan yang tidak lazim.

"Adakah kekuatan-kekuatan ekstraordinary di luar Demokrat sehingga Demokrat mengambil keputusan itu," ungkap Emrus.

Emrus kemudian menyarankan kepada masyarakat agar skeptis, tidak mudah percaya ketika ada kebijakan yang dibuat oleh aktor politik.

"Tidak mendalami begitu saja pandangan mereka bahwa ini adalah demokrasi, bukan!," tegas dia.

Dia menegaskan, demokrasiadalah keputusan bersama yang diambil bersama tanpa tekanan, tanpa paksaan. Bisa dalam bentuk musyawarah, voting, dan aklamasi.

"Kalau ada perbedaan tidak sampai pada titik aklamasi, tapi ketika sudah diputuskan dalam bentuk voting dalam partai, maka semua unsur harus mengikuti," pungkas Emrus. (Alf)