PURBALINGGA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan, pemerintah dan DPR RI berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer secara bertahap.
Salah satunya dengan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2018 dengan formasi keseluruhan sekitar 238.000 orang.
"Dari total formasi CPNS, sekitar 112.000 orang akan dialokasikan untuk tenaga guru, termasuk guru honorer dan guru agama yang belum diangkat. Selain tenaga guru, pemerintah juga mengalokasikan penerimaan CPNS tenaga kesehatan sekitar 60.000 orang, meliputi tenaga dokter, bidan, perawat, dan apoteker yang belum diangkat menjadi PNS," kata Bamsoet di Purbalingga, Senin (19/11/2018).
"Formasi penerimaan CPNS ini, baik tenaga honorer maupun yang baru lulus, tetap melalui proses tes yang diselenggarakan pemerintah," tambahnya.
Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini menambahkan, terhadap tenaga honorer yang telah berusia melampaui 35 tahun, akan diberikan kesempatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Namun, pegawai honorer yang akan ditetapkan menjadi PPPK tetap harus melalui proses seleksi.
"Sedangkan pegawai honorer yang ikut seleksi CPNS tapi dinyatakan tidak lulus, akan dikembalikan kepada pemerintah daerah ataupun kementerian/lembaga yang mempekerjakan pegawai honorer tersebut sebelumnya," ujar Bamsoet.
"Gaji yang diberikan tidak di bawah UMR (upah minimum regional). Dengan demikian kesejahteraan dan kepastian pekerjaan mereka tetap terjamin," terangnya.
Lebih jauh, mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menerangkan, menyambut tahun 2019 pemerintah dan DPR RI sudah menyepakati berbagai asumsi makro dalam APBN 2019.
Antara lain, angka pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,3 persen, laju inflasi 3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 15.0000 per USD, harga minyak mentah 70 dolar per barel, lifting minyak 775.000 barel per hari dan lifting gas setara 1.250.000 barel per hari.
"DPR RI akan pastikan agar APBN direalisasikan dalam rangka pemerataan pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui pembangunan manusia, pengurangan kesenjangan antar wilayah, peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja serta pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air," paparnya.
Dalam APBN 2019, Ketua Badan Bela Negara FKPPI ini meminta adanya peningkatan anggaran dana desa. Tahun 2015, dana desa sebesar Rp 20 triliun. Di 2016 meningkat menjadi Rp 47 triliun dan pada tahun 2017 dan 2018 sebesar Rp 60 triliun. Di APBN 2019 di alokasikan Rp 73 triliun.
"Besarnya dana yang didapat setiap desa yang bisa mencapai Rp 800 juta, harus digunakan untuk pembangunan desa. Pengerjaan pembangunannnya tak boleh menggunakan kontraktor, namun harus padat karya. 30 persen dari nilai proyek harus digunakan untuk membayar upah masyarakat yang bekerja. Dengan demikian geliat ekonomo di desa akan tumbuh, jiwa gotong royong juga akan berkembang," papar Bamsoet.
Tak hanya itu, di tahun 2019 akan ada terobosan baru dimana kelurahan juga mendapatkan bantuan dana. Dana tersebut akan difokuskan untuk peningkatan pelayanan dan infrastruktur, sehingga masyarakat di setiap kelurahan bisa terlayani dengan baik dan bisa menikmati hasil pembangunan.
"Total alokasi dana kelurahan mencapai Rp 3 triliun yang akan dibagikan kepada 8.122 kelurahan di Indonesia. Saya minta masyarakat pro aktif mengawasi kucuran dana tersebut. Partisipasi masyarakat akan meminimalisir penyalahgunaan dana desa ataupun dana kelurahan dari oknum-oknum tidak bertanggungjawab," pungkas Bamsoet. (Alf)
