Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Rabu, 28 Nov 2018 - 16:02:20 WIB
Bagikan Berita ini :

Proyek Infrastruktur Dikebut, Jokowi Diminta Waspadai Risiko Fiskal

1514363_840x576.jpg.jpg
Ilustrasi proyek (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Direktrur Pencapresan PKS Suhub Alyuddin memandang, ada beberapa resiko jika Presiden Jokowi memaksakan diri dalam mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur.

Pertama, kata dia, risiko fiskal. Stagnannya pertumbuhan ekonomi global berimbas pada pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir tahun 2018.

Akibatnya, kemampuan fiskal pemerintah sangat terbatas dalam membiayai pembangunan terutama untuk pembiayaan proyek infrastruktur. Apalagi pemerintah memutuskan tidak ada APBN Perubahan. Sehingha ancaman defisit APBN akan semakin lebar.

Kedua, lanjut Suhub, risiko teknis. Dipaksakannya penyelesaian proyek infrastruktur besar sebelum penyelenggaraan pemilu 2019, akan berdampak terhadap kualitas proyek yang akan dihasilkan. Apalagi dibeberapa daerah sudah mulai memasuki musim penghujan.

Menurut UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf c, pemerintah memiliki tanggung jawab atas terselenggaranya jasa konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan.

"Resiko teknisnya akan sangat besar sekali. Ingat, beberapa waktu lalu banyak terjadi korban nyawa akibat robohnya infrastruktur di beberapa tempat," kata Suhub saat dihubungi, Rabu (28/11/2018).

Selanjutnya, ketiga adalah risiko mangkrak. Banyak proyek-proyek awal tetapi kemudian tidak berjalan alias mangkrak. Kondisi ini akan menjadi beban bagi pemerintah daerah.

"Keempat, risiko utang. Sudah pasti percepatan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur akan berdampak terhadap jumlah utang yang semakin membengkak," Suhub mengingatkan. (Alf)

tag: #jokowi  #proyek-infrastruktur  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
DD X Teropong Senayan
advertisement
Berita Lainnya
Berita

DPR Minta Menhub Kejar Importir Kendaraan Penunggak PNBP

Oleh Sahlan Ake
pada hari Wednesday, 15 Jul 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi V Irwan meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengejar agen pemilik merk (APM) atau importir kendaraan ihwal kurangnya target Penerimaan Negara ...
Berita

IPW Sebut Surat Jalan Untuk Djoko Tjandra Dikeluarkan Oleh Brigjen Prasetyo Utomo

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane ungkap surat jalan buron kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra, diduga diteken Kepala Biro ...