JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo sangat setujui dengan usulan seluruh parpol mendapat biaya dari pemerintah. Dengan begitu, kata dia, untuk menjadi Ketua Umum Partai tak harus dari orang yang berkantong tebal.

"Kalau semua dibiayai negara maka siapapun pemimpin parpol itu tidak perlu yang berasal dari konglomerat atau dibandari oleh bandar atau konglomerat," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Idealnya, kata Bamsoet, parpol memang harus dibiayai seluruhnya oleh pemerintah. Menurutnya, dana Rp1.000 rupiah untuk persuara parpol dari APBN masih jauh dari kata cukup.

"Angka yang ideal menurut kajian KPK itu Rp10.000 tapi karena keuangan pemerintah terbatas dan banyak LSM yang belum setuju mereka setuju hanya pada angka Rp1000 itu yang baru bisa kita capai," ujarnya.

Menurut Bamsoet, sumber pembiayaan partai yang tidak mencukupi, seperti dari APBN, kerap menyuburkan praktik korupsi. Terutama saat partai memiliki agenda yang memerlukan banyak biaya, seperti munas, rapimnas, dan rakernas.

"Semua membutuhkan biaya dan sumber. Sumber itu biasanya dibebankan kepada kader-kader yang duduk di parlemen, di pemerintahan," kata Bamsoet.

Bamsoet pun menilai sumber dana dari iuran dan sumbangan darurat tanpa tekanan juga tidak cukup untuk membiayai aktivitas partai politik.

Selain itu, dia juga menyinggung soal pemilihan wali kota dan gubernur yang memerlukan biaya cukup besar.

Menurutnya, yang menjadi masalah adalah syarat rekomendasi seorang calon bupati, wali kota atau gubernur yang membutuhkan biaya miliaran.

"Itu dikukuhkan dan ada harganya. Kemarin itu untuk bupati, wali kota paling murah Rp5 miliar. Untuk gubernur bisa ratusan miliar, bahkan bisa Rp200 miliar, Rp300 miliar, paling murah Rp50 miliar," pungkasnya. (ahm)