JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --MenteriPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengaku kaget saat pertama kali mendengar kabaroperasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap 20 orang pejabatdi Ditjen Kementerian yang dipimpinnya.

Apalagi, Basuki mendapatkan kabar tersebut saat baru saja turun dari pesawat.

Begitu mendengarkan kabar OTT, Basuki pun langsung menghubungi Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian PUPR. Diajuga mengaku sedih terhadap kejadian ini.

"Hari ini kami dikejutkan kegiatan yang sangat menyedihkan hati kami, mengagetkan kami. Kami sudah diamanahi melaksanakan pembangunan infrastruktur sebaik-baiknya, ternyata ada anggota kami yang melakukan itu," kata Basuki di kantornya, Jakarta, Jumat (28/12/2018) malam.

Basuki mengatakan, kejadian OTT KPK tersebut terjadi di kantor Ditjen Cipta Karya di Pejompongan, Jakarta Pusat.

Namun, dia mengaku belum mengetahui detail proyek apa yang diduga terjadi penyimpangan hingga siapa saja nama yang tertangkap.

Basuki baru mendapatkan informasi, bahwa OTT yang dilakukan KPK terkait lelang proyek air minum yang tupoksinya berada di bawah Ditjen Cipta Karya. Dia mengakui, proses pengadaan barang dan jasa memang proses yang rentan terhadap penyimpangan.

"Kami sudah kumpulkan jangan sampai teledor. Karena yang paling rentan itu di pengadaan barang dan jasa," katanya.

Basuki mengatakan pihaknya telah berupaya melakukan proses pelelangan pengadaan barang dan jasa sebaik mungkin, seperti dengan menggandeng sejumlah pihak yang bisa mengawal dengan baik proses lelang. Namun, tetap saja ternyata masih ada celah.

"Dalam pelaksanaan kita didampingi aparat Irjen. Bahkan sampai ke Kejagung. Jadi semua mekanisme sudah kita coba sudah laksanakan sebaik-baiknya. Tapi pengadaan barang dan jasa tak hanya dari PU saja, tapi ada juga penyedia jasa seperti kontraktor dan konsultan yang diwadahi asosiasi," katanya.

Sementara itu, sampai saat ini belum diketahui detail proyek yang terkena OTT KPK. KPK mengatakan kasus dugaan korupsi yang menjerat pejabat di Kementerian PUPR kemungkinan terkait proyek air minum di daerah.

"Diduga terkait dengan proyek penyediaan air minum di sejumlah daerah. Sedang kami dalami keterkaitan dengan proyek sistem penyediaan air minum untuk tanggap bencana," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif. (Alf)