SEMARANG (TEROPONGSENAYAN) -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, menyampaikan keprihatinannya pada kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terus menimpa pejabat Daerah.

Padahal, kata Tjahjo, dirinya selalu mengingatkan untuk berhati-hati pada area-area rawan korupsi, seperti perencanaan anggaran dan terkait fee proyek dan anggaran yang menyimpang dari peraturan yang ada.

"Selain itu saya juga selalu mengingatkan untuk tidak melakukanjual beli jabatan, penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan perijinan dan lain-lain," kata Tjahjodi Semarang, Sabtu (26/01/2019).

Lebih lanjut, dia juga sampaikan sebagai Mendagri bahwa dirinya selalu mengingatkan terkait setiap masalah-masalah yang ada di lingkup pemerintahan daerah terkait sumber daya alam, infrastruktur, birokrasi, pendidikan, kesehatan, keuangan daerah, pelayanan publik,hubungan Kepala Daerah dengan DPRD, hendaknya selalu pedomani mekanisme peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.

"Masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait sumber daya alam, infrastruktur, birokrasi, pendidikan, kesehatan,hubungan kerja antar intansi pemerintahan serta pelayanan publik, akan dapat diatasi dengan baik, kalau seluruh mekanismenya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta konsisten menerapkan mekanisme melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)," kata dia lagi.

Cara lainnya,. lanjut Tjahjo adalah dengan menerapkan e-budgeting dan e-planning di semua bidang serta manajemen kontrol yang terbuka", terang Mendagri Tjahjo Kumolo.

Tjahjo juga mengatakan bahwa hal-hal tersebut, selalu terus diingatkan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wapres Jusuf Kalla kepada jajaran Kemendagri dan pemerintah daerah dalam upaya membangun transparansi, kepercayaan publik terkait pelayanan masyarakat.

"Sebagai Mendagri ataupun kepala daerah harusnya tidak perlu takut mengambil sebuah kebijakan sepanjang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melalui berbagai mekanisme pelayanan masyarakat yang transparan", tuturnya.

Oleh karena itu, Tjahjoberharap kasus OTT atau persoalan hukum yang menimpa para pemangku kebijakan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

"Semoga kasus-kasus OTT, baik di jajaran Kemendagri dan pemerintah daerah harus sudah diakhiri mengingat sudah cukup banyak pemangku kebijakan yang terkena masalah hukum," harap Tjahjo. (ahm)