Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Senin, 11 Feb 2019 - 10:05:55 WIB
Bagikan Berita ini :

BPN Desak Pemerintah Akui Tarif Tol di Indonesia Mahal

tscom_news_photo_1549854355.jpeg
Jalan Tol (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Merespon berbagai pendapat dan argumentasi pihak pemerintah tentang mahalnya tarif tol di Indonesia, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara, mengatakan wacana mahalnya tarif tol di Indonesia direspon beragam oleh pemerintah, di antaranya oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, juga Menteri PPPN/Kepala BAPPENAS.

Yang mana, Staf Khusus Menteri PU periode 2005-2009 dan Staf Khusus Menteri PUPR periode 2014-2018 tersebut mengatakan, mereka yakni pemerintah menampik bahwa tarif tol di Indonesia tidak mahal.

"Data yang kami himpun ini berdasar dari berbagai sumber di beberapa negara. Di antaranya Malaysia dan Brasil. Sebagai contoh tarif tol Johor Baru ke Kuala Lumpur dalam kisaran 50.5 Ringgit Malaysia, jarak Johor Baru - Kuala Lumpur berkisar 350 kilometer," kata Suhendra di Jakarta, Senin (11/2/2019).

Jika kita hitung dalam rupiah, kurs 1 RM adalah Rp3.400, dia menjelaskan. maka per kilometer tarif tol Kuala Lumpur - Johor Baru adalah Rp490. Bisa dikatakan, dengan performa, lanjut Suhendra, standar pelayanan, fasilitas yang terdapat pada jalan tol Johor-KL tersebut, tarif tol yang dikenakan sangat murah.

"Secara pribadi, kami sudah berkali-kali melewati jalan tol ini," terangnya.

Contoh berikutnya adalah tarif tol di negara Brasil, Amerika Selatan. Yang mana di negara ini, rata-rata tarif tolnya dalam kisaran Rp420 per kilometernya.

Negara Brasil, Suhendra mengungkapkan, juga dapat dijadikan contoh bagaimana pelayanan dan performa jalan tolnya cukup baik.

"Jarang sekali terdapat kemacetan di jalan tol. Keselamatan pengguna jalan menjadi utama, ada juga keistimewaan bagi manula dan bumil (ibu hamil) yang tidak boleh antri (prioritas) saat akan melintas di pintu tol," ungkapnya.

Jika dibandingkan dengan tarif tol ruas trans Jawa yang rata-rata Rp1.000 a Rp1.500 per kilometernya tentu tarif tol di Malaysia dan Brasil tersebut jauh lebih murah.

“Jika disebutkan pembandingnya tarif tol Jagorawi dan Cikampek lebih murah, kita harus melihatnya dari berbagai perspektif. Justru pada dua ruas tol tersebut sudah layak digratiskan. Kenapa justru masih diberlakukan tarif bagi pengguna jalan tol? Pertimbangannya adalah masa konsesi jalan tol Jagorawi sudah berakhir beberapa tahun lalu," papar Suhendra.

Suhendra menambahkan, begitu juga tol Cikampek, yang mana masa konsesinya sepertinya sudah berakhir pada tahun 2018 lalu, semestinya BUJT, pengelola jalan tol dan pemerintah menggratiskan ruas-ruas tol yang masa konsesinya sudah berakhir.

"Bukan malah justru tetap dikenakan tarif/biaya tol yang membebani masyarakat pengguna jalan," ucapnya.

Suhendra mengatakan, penghapusan tarif tol pada ruas-ruas tol yang telah berakhir masa konsesinya, akan menjadi prioritas bagi pemerintahan Prabowo-Sandi, jika rakyat mengamanahkan mereka terpilih menjadi Presiden dan Wapres RI dalam pilpres mendatang.

"Pertimbangan atas penghapusan tarif jalan tol pada ruas yang telah berakhir masa konsesinya, tentu sudah mengembalikan biaya investasi dan memberikan keuntungan (profit) kepada pengelola (BUJT atau investor), tentu dengan mempertimbangkan peraturan perundangan yang berlaku," kata Suhendra. (ahm)

tag: #  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Banner HUT RI Ke-75 TeropongSenayan.com
advertisement
Banner HUT RI Ke-75 Irma Suryani Chaniago
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Jokowi Puji Respon Cepat DPD RI

Oleh Bachtiar
pada hari Jumat, 14 Agu 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Presiden RI Joko Widodo memuji respon cepat DPD RI terhadap sejumlah masalah yang dihadapi daerah. Pujian tersebut disampaikan Jokowi dalam pidato Presiden pada sidang ...
Berita

Hadiri Disidang Tahunan MPR, Idris Laena: Jaga Kesehatan Dengan Selalu Pakai Masker

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Hadir dan mengikuti Sidang Tahunan, adalah tugas serta kewajiban seluruh anggota MPR. Tak terkecuali pada sidang tahun 2020, yang diselenggarakan pada Jumat (14/8). Meski ...