Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Kamis, 07 Mei 2015 - 13:46:42 WIB
Bagikan Berita ini :

GMP: Tak Becus, Lengserkan Jokowi dari Singgasana Presiden

27Untitled.jpg
Jokowi (Sumber foto : TeropongSenayan)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Gerakan Mahasiswa Pembebasan (GMP), Ricky Fattamazaya menilai bahwa saat ini Indonesia dalam ancaman Neoliberalisme dan Neoimperalisme.

Oleh karenanya, GMP mendesak Jokowi untuk turun dari kursi Presiden, karena dianggap tidak mampu membuat tatanan negeri ini lebih baik. Ia mencontohkan kebijakan di sejumlah kementerian yang kini justru tidak pro kepada rakyat, seperti harga bahan pokok dan BBM.

"Kementerian-kementerian yang diharapkan memperhatikan nasib rakyatnya, justru mereka pulalah penghianat-penghianat yang menikam rakyatnya sendiri. Untuk itu lengserkan Jokowi dari singgasana selaku Presiden, karena tidak becus mengatur pemerintahannya," kata Riki kepada TeropongSenayan, Jakarta, Kamis (7/5/2015).

Riki juga meminta agar pemerintah segera mencarikan solusi atas carut marut bangsa ini. Ini mengingat persoalan yang terjadi di negeri sudah sistemik.

"Pemerintah harus bisa mencari solusi yang sistemik pula, untuk mengatasi persoalan di negeri ini," jelasnya. (iy)

tag: #jokowi  #jokowi diminta turun  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

MKD Gelar Sidang Terbuka di Kasus Uya Kuya Cs, DPR Tunjukkan Sebagai Lembaga yang Tak Anti-Kritik

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 03 Nov 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Langkah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang menggelar sidang awal terkait pelanggaran etik lima anggota DPR yang dinonaktifkan partainya buntut kasus "joget DPR" ...
Berita

Banyak Warga RI Berobat ke Luar Negeri, Komisi IX DPR Dorong Peningkatan Layanan Kesehatan Nasional

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini berpandangan pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional dan menjamin perlindungan hak pasien. Hal ini ...