JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno mempertanyakan klaim petahana Jokowi soal infrastruktur jalan di desa yang mencapai 191.000 kilometer. Angka capaian tersebut patut dipertanyakan keabsahan dan validitasnya.
Juru Bicara BPN, Suhendra Ratu Prawiranegara mengaku kaget dengan pernyataan Jokowi yang disampaikan pada acara debat Capres putaran kedua 2019 tersebut.
Menurut Suhendra, baik secara teroritis maupun empiris data capaian yang disampaikan Jokowi patut dipertanyakan dan tidak bisa dipertanggung jawabkan.
Dia mengatakan, bahwa jalan desa berada dalam wilayah kabupaten, sementara panjang jalan kabupaten dan kota di seluruh Indonesia saat ini dalam kisaran 437.000 kilometer.
"Jujur kami kaget dan terheran-heran, kalau mengadopsi ekspresi Jokowi, kalau mendapatkan sesuatu berita, info atau masalah kan selalu bilang kaget dan heran. Saya pakai istilah ini untuk mengkritisi data yang beliau sampaikan tentang jalan desa," kata Suhendra di Jakarta, Selasa (19/2/2019).
"Begini, total jalan di Indonesia sejak awal tahun 1950-an sampai dengan sekarang ini dalam kisaran 530.000 kilometer (sumber Kementerian PUPR). Ini jumlah keseluruhan mencakup jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten," bebernya.
Ia kemudian menjelaskan, bahwa kondisi jalan yang tersedia di Indonesia saat ini tidak semuanya beraspal. Dari total panjang jalan di Indonesia, sekitar 530.000 kilometer hampir 45 persen jalan di Indonesia permukaan jalannya masih berupa tanah dan kerikil (sirtu).
"Jadi dengan kata lain hebat sekali dan luar biasa pemerintahan ini jika sudah dapat membangun jalan desa sepanjang 191.000 kilometer selama dalam kurun waktu 3 tahun anggaran 2015-2018," terang Suhendra.
Karena itu, kata Suhendra, jika diklaim Jokowi sudah membangun jalan sepanjang 191.000 kilometer, artinya sudah 90 persen seluruh jalan di Indonesia sudah tidak lagi tanah dan kerikil permukaannya. Padahal, faktanya tidak demikian. "Jadi klaim Jokowi ini tidak berdasar," ungkap Suhendra.
"Jokowi ini memang sebagai capres ya, namun beliau juga kan Presiden RI yang aktif. Jadi kalau dengan mudahnya menyampaikan data yang keliru dalam forum kenegaraan yang dijamin UU seperti proses debat dalam Pilpres, patut disayangkan. Karena kan hal yang disampaikan seorang Presiden tentu memiliki makna dan berfungsi sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat," imbuh mantan Staf Khusus Menteri PU tersebut. (Alf)
