JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Anggota MPR dari Fraksi PDIP, Effendi MS Simbolon, saat menjadi narasumber dalam ‘Diskusi Empat Pilar’, di Media Center, Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat, 22 Februari 2019, menuturkan, Pemilu yang berkualitas dan berintegritas merupakan sebuah harapan.
“Sampai atau tidak harapan itu, terlihat setelah 17 April 2019”, ujarnya.
Menurut dia, Pemilu 2019 berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Pada Pemilu tahun ini, pemilih harus mencoblos sebanyak lima lembar surat suara. Effendi pernah melakukan simulasi dan diakui sangat sulit. Untuk itu dirinya menyebut bangsa ini memasuki masa percobaan yang luar biasa.
Proses Pemilu dengan surat suara sampai lima lembar bukan hal sederhana. Satu jam bisa antri di TPS dan beberapa menit di bilik suara.
“Belum lagi mengingat calon-calonnya, bisa kebalik-balik sehingga Pemilu serentak tidak mudah”, ujarnya.
Banyaknya surat suara kelak tidak hanya menyulitkan kalangan bawah, masyarakat terdidik pun akan mengalami serupa. Dari sinilah ia menyebut masalah Pemilu serentak sangak komplek. Bisa saja Pemilu serentak menghemat biaya, namun hal demikian belum tentu sebanding dengan hasil yang nanti terjadi. Bila ingin menghemat biaya, dirinya bertanya mengapa tidak menggunakan e-voting.
Di hadapan peserta diskusi, Effendi mengusulkan agar penghitungan Pemilu Legislatif lebih didahulukan dari pada penghitungan Pemilu Presiden. Alasannya, bila penghitungan suara Pemilu Presiden didahulukan dan sudah diketahui pemenangnya maka penghitungan suara Pemilu Legislatif bisa jadi terabaikan dan tidak menarik.
"Untuk itu saya usul, penghitungan Pemilu Legislatif didahulukan daripada penghitungan suara Pemilu Presiden”, tegasnya.
Dalam kesempatan itu dirinya juga mengkritik bahwa proses Pemilu kali ini tidak sepenuhnya dibiayai oleh negara. Dia menyontohkan acara debat di televisi yang banyak memasukkan iklan. Dia menegaskan, seharusnya 100 persen dibiayai oleh negara.
“Kalau soal kedaulatan negara kita harus sepenuhnya”, ucapnya.
Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Ady Prayitno yang dalam kesempatan itu juga menjadi narasumber, menceritakan sebuah pengalaman saat dirinya berada di tengah masyarakat. Menurutnya masyarakat berharap agar Pemilu dilaksanakan setiap tahun. Alasan mereka ingin Pemilu sering dilaksanakan sebab setiap menjelang Pemilu, banyak orang datang, bersikap baik, serta memberi sumbangan baik itu sembako, sajadah, maupun kebutuhan lainnya. Menurut Ady, ini sebenarnya sebuah sindiran terhadap Pemilu yang terjadi di Indonesia.
“Pemilu hanya diukur dari segi logistik saja”, paparnya.
Apa yang diinginkan masyarakat, menurutnya akibat dari terabainya pendidikan politik yang seharusnya diberikan kepada masyarakat. Untuk itulah dirinya menilai visi dan misi calon Presiden akan susah ditangkap oleh masyarakat. Akhirnya kampanye yang terjadi hanya formalitas tanpa substansi.
Seharusnya pasangan calon Presiden mengemukakan narasi-narasi besar seperti bagaimana mengurangi kemiskinan.
“Bila calon Presiden beradu gagasan besar maka Pemilu akan berkualitas”, ucapnya.
“Hal seperti inilah yang kita tunggu”, tambahnya.
Politisi yang juga Mantan Menteri Agraria, Ferry Mursyidan Baldan, dalam kesempatan itu mengatakan Pemilu merupakan sebuah peradaban bangsa sehingga perlu dijaga sebagai hajatan kebangsaan. Bila abai dalam pelaksanaan akan menyebabkan rendahnya kualitas Pemilu. Mengabaikan pelaksanaan Pemilu adalah membiarkan Pemilu curang dan proses yang tak semestinya. Bila yang demikian terjadi, siapapun yang terpilih akan menurunkan derajat bangsa dan menghasilkan citra yang buruk di dunia internasional.
Lebih lanjut dikatakan, bila Pemilu tak dilaksanakan semestinya, dalam kontek kekuasaan, maka kekuasaan yang diraih tak akan mendapat manfaat.
“Kekuasaan yang tak mempunyai berkah”, tuturnya.
Untuk itu dirinya menegaskan agar proses Pemilu dilakukan secara halal, “bukan menghalalkan segala cara”, ujar alumni Universitas Padjadjaran, Bandung, itu.
Ferry mengatakan, dalam Pemilu, baik peserta maupun penyelenggara, harus memegang teguh kepada apa yang selama ini disosialisasikan oleh MPR, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau Empat Pilar MPR.
Dirinya mencontohkan bagaimana DPT yang ada jangan dilihat hanya sekadar angka. Paling penting dalam masalah ini adalah pengakuan negara terhadap kedaulatan pemilih yang memenuhi undang-undang.
“Mereka yang sudah berumur 17 tahun, sudah pernah kawin, dan yang lainnya sesuai undang-undang mesti mempunyai hak”, ujarnya.
Kepada mereka, Ferry mendorong agar undangan memilih diberikan.
“Semua yang tercatat harus mendapat undangan memilih agar bisa menyalurkan aspirasinya”, tegasnya.
Dirinya menyinggung agar penyelenggara Pemilu aktif. Tak hanya itu, perlu adanya edukasi kepada masyarakat akan arti penting Pemilu dan bagaimana cara menggunakan haknya. (plt)
