JAKARTA(TEROPONGSENAYAN) --Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan rapat koordinasi dengan Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo, berserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, guna memastikan 14 siswa yang terjangkit HIV mendapatkan hak atas pendidikannya.
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan,Retno Listyarti mengatakan, kedatangan KPAI ke Solo, ingin memastikan bahwa ke-14 siswa dengan HIV tetap dipenuhi hak atas pendidikannya di sekolah formal, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) juga homeschooling.
"Selama beberapa tahun ini, sekolah lama anak-anak tersebut bersedia menerima ke-14 anak ini, masalah baru timbul ketika ada kebijakan regrouping sekolah," kata Retno, pada Rabu (27/02/2019).
Terkait pemenuhan hak atas kesehatan anak-anak dengan HIV, terang Retno, KPAI ingin memastikan bahwa anak-anak tersebut mendapatkan layanan kontrol rutin dan obat-obatan secara gratis atau ditanggung oleh Pemerintah Solo.
KPAI juga melihat langsung kondisi anak-anak yang dikabarkan banyak luka di beberapa bagian tubuh karena kurang terawatt sebelum diserahkan ke Lentera.
"Begitupun rehabilitasi psikologis anak-anak yang berpeluang mengalami tekanan psikologis terkait kasus penolakan belajar di sekolah formal yang dialaminya. Anak-anak tersebut diharapkan dapat diasessmen oleh Dinas PPA dan P2TP2A," terangnya.
Retno menjelaskan, KPAI juga mengundang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam rapat koordinasi tersebut, mengingat kasus anak-anak dengan HIV kerap kali kehilangan hak atas pendidikan di sekolah formal karena penolakan orangtua siswa lainnya.
"Hal tersebut penting di antisipasi dengan pembuatan regulasi sebagai payung hukum yang memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak dengan HIV, mengingat kasus serupa kerap terjadi, dimana pada tahun 2011 terjadi penolakan seorang siswi di salah satu SMA swasta di DKI Jakarta. Tahun 2012 terjadi di salah satu Taman Kanak-kanak (TK) di kabupaten Bogor, Jawa Barat; dan tahun 2018 di Nainggolan, Samosir, Sumatera Utara," jelasnya.
Untuk diketahui, pada tanggal (26/02), Retno juga telah melakukan pengawasan ke rumah singgah Lentera di mana ke-14 anak tersebut bertempat tinggal dalam selama satu tahun terakhir.
Sebelumnya, mereka (Lentera) mengalami empat kali pindah rumah karena penolakan warga sekitar. Bahkan, ada satu rumah kontrakan yang sudah di bayar, tetapi belum pernah ditempati karena sudah terlanjur ditolak warga sekitarnya.
Sementara rumah yang saat ini ditempati, tanahnya berstatus hak guna pakai atas bantuan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) dan Pemerintah Kota Solo. (Alf)
