Berita
Oleh Fitriani pada hari Jumat, 01 Mar 2019 - 14:41:34 WIB
Bagikan Berita ini :

Tolak Ladeni Debat Kivlan Zen, Pengamat: Wiranto Tak Punya I'tikad Bongkar Kerusuhan 98

tscom_news_photo_1551426094.jpg
Kerusuhan 98 saat ribuan mahasiswa berhasil menduduki Parlemen Senayan Jakarta. (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto menolakmeladeni tantangan debatMantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayor Jenderal (Purn)Kivlan Zen.

Wiranto mengaku, dirinya lebih memilih berkonsentrasi pada pemilihan umum serentak 2019 yang berlangsung 17 April mendatang. Ia pun merasa sudah cukup berbalas komentar dengan Kivlan Zen.

Padahal, sebelumnya melalui jumpa pers resmi Mantan Panglima ABRI itu menantang Kivlan Zen dan mantan Danjen Kopassus Prabowo Subianto sumpah pocong terkait dalang kerusuhan 1998.

Peneliti komunikasi politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah menyebut, isu kerusuhan 98 memang selalu dimunculkan ke publik setiap tahun politik.

Isu tersebut seperti "gorengan lama" yang sengaja memang dihembuskan sejakPilpres 2004 silam.

Pada Pilpres 2019 ini, publik seakan hendak diingatkan kembali terhadap kasus penculikan aktivis mahasiswa hingga asumsi kudeta militer itu.

Mantan Kepala Staf Kostrad ABRI Mayjend (Purn) Kivlan Zen pun menantang mantan panglima ABRI Wiranto, untuk berdebat di muka umum dan melimpahkan kasus ini ke pengadilan militer maupun HAM.

Namun, gayung tak bersambut, Wiranto malah menantang balik dengan sumpah pocong.

Dedi Kurnia menyayangkan pernyataan Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) tersebut.

Menurutnya, Wiranto tidak menunjukkan i"tikad baik untuk membuat terang kasus yang melibatkan para petinggi militer itu.

"Terlalu tinggi jabatan Menkopolhukam untuk sekedar menantang sumpah pocong, seharusnya ini momentum terbaik untuk membuktikan kebenaran terkait siapa dalang kerusuhan 1998, agar publik tidak terombang-ambing dengan tuduhan kepada orang yang belum terbukti bersalah di meja hijau" ujar Dedikepada TeropongSenayan, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Dedi yang juga menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik (PSDPP) itu menilai, bahwa tanggapan Wiranto tidak substansial dan cenderung ingin menghindari persoalan.

"Tangapan beliau (Wiranto) penanda ketidaksiapan pejabat publik dalam menangani persoalan krusial, publik bisa saja beralih sangkaan bahwa Wiranto terlibat dan bertanggungjawab jika menghindari perdebatan ini dengan cara yang tidak institusional, padahal posisi Wiranto strategis, harusnya mengambil momentum untuk menampakkan kebenaran (dibalik tragedi 98) kepada publik Indonesia," paparnya.

Dijelaskan Dedi, isu soal siapa dalang kerusuhan yang menyebabkan jatuhnya rezim orde baru itu juga tidak produktif. Lantaran berlarut dan selalu muncul menjelang kontestasi Pilpres.

Menurutnya, kondisi ini harus dikondisikan lebih pasti demi stabilitas sosial di masyarakat.

"Keberlarutan isu ini tidak produktif, ia hanya akan menjadi alat propaganda menjelang kontestasi politik, untuk itu negara harus menegasikan kepastian. Jika harus dilanjut ke pengadilan maka selesaikan, jika pun tidak seharusnya pengadilan perlu memutuskan bahwa kasus ini case closed, selama mengambang maka hanya akan memproduksi keriuhan dan saling klaim," ucap Dedi.

Sebagaimana diketahui, sejak tragedi kerusuhan 98 muncul, nama Denjen Kopassus Prabowo Subianto selalu doseret-seret.

Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menyebut, isu kerusuhan 98 seperti ada kesengajaan dimunculkan seperti beberapa pemilu lalu.

Andre Rosiade menegaskan, bahwa sejumlah personel Tim Mawar Kopassus sudah menghadapi Mahkamah Militer karena telah "mengamankan" delapan aktivis.

"Pak Prabowo juga sudah mempertanggungjawabkan itu. Nah dari delapan aktivis itu, beberapa bahkan jadi anggota DPR dari Gerindra. Kalau mereka merasa diculik oleh Pak Prabowo, tidak akan mau bergabung dengan Partai Gerindra, ya kan?" papar Andre merujuk pada sosok Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, dan Desmond J Mahesa.

"Nah, korban yang lain, tanyakan ke Panglima ABRI waktu itu, Jenderal Wiranto. Sekarang dia Menkopolhukam-nya Pak Jokowi," sambung Andre. (Alf)

tag: #wiranto  #prabowo-subianto  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 28 Mar 2024
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital. Melalui kerja sama dengan PT Jalin Pembayaran ...
Berita

DPR Sahkan RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR RI ke-14, di ...