Berita

Soal Tiga Kartu Sakti, Jokowi Diminta Tak Umbar Harapan Kosong

Oleh Mandra Pradipta pada hari Senin, 11 Mar 2019 - 13:58:18 WIB

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1552287498.jpg

Jokowi kembali kampanyekan kartu sakti di Pilpred 2019. (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Presiden yang juga Capres petahana Jokowi kembali mengampanyekan tiga kartu sakti kepada publik. Namun, rencana penerbitan tiga kertu tersebut menuai kritik. 

Selain tak ada pos anggaran dalam APBN 2019, pemerintah juga masih dibebani utang sebesar Rp 4,498 triliun. Pemerintah pun diimbau tidak memberi harapan kosong kepada rakyat dengan tiga kartu tersebut.

Ketiganya adalah Kartu Sembako Murah (untuk mengakses kebutuhan sembako), Kartu Pra-Kerja (untuk mengakses kebutuhan pekerjaan), dan Kartu Indonesia Pintar (untuk mengakses kebutuhan pendidikan hingga perguruan tinggi). 

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan menyatakan, sebaiknya pemerintah berhati-hati dan tak mengumbar janji berlebihan. Pasalnya, janji kerja layak, upah layak, dan hidup layak bagi para buruh pun belum direalisasikan.

"Kartu-kartu ini permainan kata-kata saja. Apalagi, praktiknya enggak bisa dipastikan sumber pendanaannya. Dalam APBN 2019 tidak ada alokasi untuk kartu sakti tersebut. Utang pemerintah pusat saja hingga Januari sudah tembus Rp 4.498 triliun. Naik 13,6 persen dibandingkan posisi Januari 2018 sebesar Rp 3.958,66 triliun," kata Heri di Jakarta, Senin (11/3/2019).

Melihat fakta itu, Heri meminta sebaiknya pemerintah tidak mengumbar harapan kosong. Karena, di sisi lain subsidi-subsidi kecil saja yang harusnya diberikan kepada rakyat belum terealisasi. 

Yang jelas, tandas politisi Partai Gerindra ini, keuangan negara akan terus terbebani, karena anggaran 2019 sudah disetujui pada 2018 lalu. Sementara untuk tahun anggaran 2020, belum ada pembahasan.

Menurutnya, sumber-sumber penerimaan negara juga belum bisa diandalkan untuk mendanai program-program baru dari pemerintah. Sementara tax ratio relatif stagnan karena iklim usaha belum tumbuh. Rakyat harus dididik lebih realistis daripada diberi janji yang belum tentu bisa diwujudkan. 

"Logikanya, gaji guru saja belum dibayar, masa mau nambah utang lagi. Sebaiknya, utang digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif, agar tidak membebani keuangan negara," imbuhnya. (Alf)

tag: #jokowi  #komisi-xi  #dpr  #pilpres-2019  
Advertisement

Bagikan Berita ini :

Aplikasi TeropongSenayan.com

Advertisement

JakOne Samsat

Advertisement