Berita

Pemerintah Diminta Tuntaskan Kekurangan Dana Bantuan Masyarakat Korban Gempa NTB

Oleh Sahlan Ake pada hari Rabu, 13 Mar 2019 - 23:07:37 WIB | 0 Komentar

Bagikan Berita ini :

tscom_news_photo_1552493257.jpg

Korban gempa masih bertahan di Posko Pengungsian Dusun Karang Subagan, Desa Pemenang Barat, Pemenang, Lombok Utara, NTB. (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendesak Pemerintah segera mencairkan sisa dana bantuan kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB).

Fahri mengatakan, masyarakat NTB hingga saat ini masih berada dalam situasi darurat. 

Ia juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan kekurangan alokasi anggaran untuk penanganan bencana di Provinsi NTB, sehingga pembiayaan pembangunan atau perbaikan rumah dapat segera diselesaikan.

Hal ini disampaikan politisi asal Dapil NTB tersebut seusai memimpin Rapat Kerja Tim Pengawas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) NTB terkait Evaluasi Pembiayaan dan Penanganan Dampak Gempa NTB di Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta (13/3/2019). 

“Rapat pengawasan ini untuk memastikan bahwa bantuan kepada masyarakat kita itu harus terealisasi tepat, karena apapun ini kan situasi darurat. Orang di sana masih banyak yang hidup di tenda belum mendapat bantuan terutama perumahan itu sangat berbahaya karena musim hujan dan sebagainya,” ujar Fahri.

Fahri menginginkan agar pemerintah dapat concern terhadap permasalahan ini terlebih masalah pembiayaan ini sudah melampaui target yang dijanjikan pada Desember 2018 lalu. Selain itu, tujuannya mengundang Pemda terkait dikarenakan ia berharap lubang-lubang yang menyebabkan terjadinya keterlambatan dapat ditelusuri serta ditemukan solusinya.

“Setelah ini Pemda pulang ke daerah ditanya oleh masyarakat nanti bisa menjawab. Saya kira itulah harapan kita dan kita ingin sekali pemerintah concern terhadap hal ini kan nominalnya juga tidak terlalu banyak, paling banyak kan tadi uangnya Cuma 1,4 triliun sisanya itu,” tegas Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Fahri juga menyampaikan bahwa Tim Pengawas DPR RI mendesak pemerintah memperbanyak Lembaga Keuangan (Bank) selain BRI dan meminta agar Bank itu tidak menjadi lembaga verifikasi karena hanya memperlambat prosedur. 

“Kalau bank itu langsung saja kalau bisa uang yang ditransfer itu jangan lagi ke BRI saja, suruh transfer di NTB itu pakai bank lain. Kan bank bumn banyak juga supaya dapat mempercepat ini,” tegas Fahri.

Korban Gempa: 555 Meninggal, 390.529 Mengungsi

Untuk diketahui, Gempa beruntun yang melanda Lombok beberapa bulan lalu, mengakibatkan jatuhnya ratusan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan puluhan ribu warga mengungsi.

Data Penanganan Darurat Bencana gempa Lombok mencatat, gempa bumi mengakibatkan 555 korban meninggal dunia dan 390.529 jiwa penduduk mengungsi.

Kabupaten Lombok Utara merupakan lokasi terdampak paling parah akibat gempa bumi. Di Lombok Utara, sebanyak 466 korban meninggal dunia, 829 korban luka-luka, 134.236 jiwa mengungsi, dan 23.098 rumah rusak akibat gempa.

Korban meninggal lainnya di Kota Mataram sebanyak 9 orang, Lombok Tengah 2 orang, Lombok Timur 31 orang, Lombok Barat 40 orang, KSB 2 orang, dan Sumbawa 5 korban.

Gempa juga mengakibatkan rumah dan fasilitas umum rusak. Saat ini, jumlah rumah rusak masih dalam proses pendataan. Data sementara hingga Kamis (23/8/2018) sebanyak 80.588 rumah rusak. (Alf)

tag: #dpr  #gempa-bumi  

Bagikan Berita ini :