Berita
Oleh Alfian Risfil pada hari Sabtu, 23 Mar 2019 - 07:10:55 WIB
Bagikan Berita ini :

Petahana Efek Negatif, Pengerahan Kekuatan Struktur dan Sembako Tak Akan Berarti

tscom_news_photo_1553299855.jpg
Mayjen (Purn) TNI Prijanto (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kurang dari satu bulan lagi, Pemilu 2019 untuk pertama kalinya akan digelar secara serentak, yakni memilih presiden dan wakil presiden sekaligus anggota legislatif baru.

Namun, posisi petahana Jokowi yang hingga kini tidak cuti membuat sebagian kalangan khawatir pelaksanaan Pilpres tidak berjalan netral. Mantan Gubernur DKI itu dipandangberpotensi menggunakan struktur kekuasaan dan birokrasi sebagai mesin politik, demi mendulang perolehan suara pada 17 April mendatang.

Merespon hal ini, mantan Wakil Gubenur DKI periode 2007-2012, Prijanto mengaku mafhum terhadap pandangan tersebut.

"Hari gini, zaman edan, perlu saya tekankan, bahwa jawaban saya ini dalam perspektif ilmu politik dan nalar. Tidak ada tuduhan sama sekali," ucap Prijanto seakan berhati-hati, sebelum melanjutkan pernyataannya.

Dia menilai, soal kekhawatiran calon petahana akan menyalahgunakan wewenang merupakan hal yang biasa muncul di setiap kontestasi pemilu. Sebab, petahana selain sebagai Presiden juga sebagai Capres yang hendak kembali merebut kursi Presiden periode selanjutnya.

Namun, dikatakan Prijanto, dalam pemilu memanfaatkan struktur kekuasaan oleh calon petahana bukan sesuatu yang baru, dan itu lazim terjadi bahkan di banyak negara.

Hal tersebut, menurut dia, hanyalah salah satu bagian dari strategi atau cara memenangkan sebuah kontestasi pemilu.

"Penggunaan struktur dalam pemilu itu bagian strategi dalam Ilmu politik di mana saja. Artinya, itu bukan warisan khusus dari rezim tertentu. Siapapun bisa menggunakan strategi itu, baik oleh petahana atau juga oposisi," kata Prijanto saat berbincang dengan TeropongSenayan, Jakarta, Jumat (22/3/2019) malam.

"Jadi, jika saat ini andaikan ada yang menggunakan strategi itu, janganlah bilang itu warisan rezim terdahulu. Karena sejak dulu sudah ada dan bisa terjadi di negera mana saja," terang dia.

Namun demikian, Prijanto menjelaskan, bahwa strategi tersebut bukan jaminan untuk meraih kemenangan. Mengingat, tidak sedikit kekuatan politik yang menggunakan kekuatan struktur tetapi akhirnya kalah.

"Bahkan, di kita juga pernah dan kalah. Kemudian muncul pertanyaan; Lho... mengapa bisa terjadi, padahal sudah menggunakan kekuatan struktur kekuasaan? Jawabannya, karena rakyat sudah tidak bisa dibodohi!," tegas Prijanto.

Sebagai ilustrasi untuk perpolitikan di Indonesia, Prijanto mengibaratkan, andaikan ada kekuatan yang sedang bersaing dalam pemilu, mau menggunakan perangkat Menteri sampai Lurah, mau menggunakan tentara, polisi, ormas dan dunia usaha, rakyat juga sudah tahu hasil kerja petahana ataupun karakter, kapasitas, kapabilitas, kredibilitas, kepemimpinan (5 K) dari mereka yg berkompetisi.

"Hal ini yang tidak mungkin bisa dibendung. Akhirnya, kesejahteraan dan keadilan dambaan rakyatlah yang akan menentukan di bilik suara TPS," jelas dia.

Prijanto menambahkan, dirinya juga tak mengelak bahwa di era Orde Baru penggunaaan struktur kekuasaan terhitung sukses.

"Tapi, mereka menang, karena rakyat waktu itu "inggih-inggih", karena memang merasakan hasilnya saat itu enak. Tukang becak selesai ngayuh becaknya langsung bisa nangkring makan enak. Coba saja, jika di kala itu rakyat hidup susah. Lurah bilang A B C.. Bisa jadi rakyat akan menjawab; huuuu preet," ucap Prijanto berseloroh.

Dengan demikian, Prijanto menegaskan, bahwa rumus dalam general election, petahana yang karakternya tidak disukai rakyat dan miskin hasil kerja, maka penggunaan kekuatan struktur di negera mana saja, tidak akan ada artinya.

"Jadi, masyarakat tidak perlu risau. Karena penggunaan kekuatan struktur bukan sebuah jaminan. Tetapi kesejahteraan dan keadilan yang dirasakan rakyat itulah kekuatan sejatinya," papar dia.

Sebaliknya, sambung Prijanto, apabila karakter dan hasil kerja seorang petahana itu baik, sesungguhnya, tanpa menggunakan kekuatan struktur 50% plus suara dukungan pasti sudah diperoleh.

Selain kekuatan struktur, Prijanto melanjutkan, dalam kompetisi Pilpres, efek sembako juga tidak akan bisa melawan atau mengalahkan perasaan dan penilain rakyat terhadap hasil kerja dan karakter, kapasitas, kapabilitas, kredibilitas dan kepemimpinan baik petahana ataupun Capres dari oposisi.

"Nah, apakah hasil-hasil litbang dan survei menguatkan argumentasi/pendapat tersebut? Kita tunggu dengan sabar 17 April nanti," Mayjen (Purn) TNI itu menambahkan. (Alf)

tag: #pilpres-2019  #pemilu-2019  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Idul Fitri 1441H Dharma Jaya
advertisement
Idul Fitri 1441H Mendagri Tito Karnavian
advertisement
Idul Fitri 1441H Yorrys Raweyai
advertisement
Idul Fitri 1441H Nasir Djamil
advertisement
Idul Fitri 1441H Sukamta
advertisement
Idul Fitri 1441H Irwan
advertisement
Idul Fitri 1441H Arsul Sani
advertisement
Idul Fitri 1441H Cucun Ahmad Syamsurijal
advertisement
Idul Fitri 1441H Abdul Wachid
advertisement
Idul Fitri 1441H Puteri Komarudin
advertisement
Idul Fitri 1441H Adies Kadir
advertisement
Idul Fitri 1441H Mohamad Hekal
advertisement
Idul Fitri 1441H Ahmad Najib Qodratullah
advertisement
Berita Lainnya
Berita

WA Panitia Diskusi 'Pemberhentian Presiden' Diretas, Pengamat Sebut Rezim Berlebihan

Oleh Alfin Pulungan
pada hari Jumat, 29 Mei 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Beberapa hari lalu mencuat kabar peretasan akun WhatsApp (WA) panitia diskusi di Universitas Gajah Mada (UGM). Akun panitia diduga diretas tatkala sekelompok mahasiswa ...
Berita

Gegara George Floyd Tewas Dalam Penangkapan oleh Polisi, Kerusuhan Massal Terjadi Minneapolis

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Matinya George Floyd di tangan polisi terus berlanjut. Aksi kerusuhan pun merajalela dan menyebar di sejumlah wilayah. Sampai hari ketiga pasca kejadian masih terus ...