Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Selasa, 02 Apr 2019 - 07:13:15 WIB
Bagikan Berita ini :
Kasus KTP-e

KPK Tahan Politisi Golkar Markus Nari

tscom_news_photo_1554163995.jpg
KPK menahan Anggota DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari dalam kasus korupsi KTP elektronik (Sumber foto : ist)

JAKARTA (TEROPONSENAYAN)--
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golangan Karya Markus Nari (MN), tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan paket penerapan KTP-elektronik (KTP-e).

"MN ditahan 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di belakang gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (1/4/2019).

Sebelumnya, KPK pada Senin telah memeriksa Markus Nari dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus KTP-e.

Usai diperiksa, Markus memilih diam saat dikonfirmasi awak media seputar kasusnya tersebut.

Untuk diketahui pada 19 Juli 2017, KPK telah menetapkan Markus Nari sebagai tersangka dalam dua kasus terkait KTP-e.

Pertama, Markus Nari diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-e) tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri, dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain itu, Markus juga diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap Miryam S Haryani dalam kasus indikasi memberikan keterangan tidak benar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada persidangan kasus KTP-e.

Atas perbuatannya tersebut, Markus disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua, KPK juga menetapkan Markus sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e) 2011-2013 pada Kemendagri.

Markus disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(plt)

tag: #korupsi-ektp  #kpk  #partai-golkar  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Berita Lainnya
Berita

DPR Dorong Pengembangan Pariwisata di Sektor Desa

Oleh Alfin Pulungan
pada hari Kamis, 24 Sep 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Pengembangan pariwisata merupakan bagian dari agenda global dalam pembangunan berkelanjutan. Terkhusus di Indonesia yang dihiasi beraneka ragam destinasi wisata, ...
Berita

HNW: Jangan Hapus Pelajaran Sejarah dan Agama

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, MA, menolak wacana penghapusan mata pelajaran Agama yang dikeluarkan oleh sejumlah pihak, mengikuti wacana penghapusan mata pelajaran ...