JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) —Politisi yang juga Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menantang Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelengggara Pemilu (DKPP) untuk hadir ketika masyarakat terbelah dan diresahkan dengan hasil hitung sementara Pilpres 2019.

Dalam situasi seperti ini, kata Fahri, harusnya KPU, Bawaslu dan DKPP lah yang banyak bicara, bukan peserta pemilu dan lembaga survei.

“Negara hilang ketika di tengah masyarakat terjadi pembelahan dan keresahan. Tiba-tiba semua jadi ngambang. Ini bahaya,” kata Fahri dalam pernyataan tertulisnya sebagaimana juga disampaikan di akun twitternya, Kamis (18/4/2019).

Sementara media sosial dan masyarakat melaporkan dari TPS masing-masing tentang kejanggalan, kecurangan dan dugaan pelanggaran. Otoritas negara penyelenggara pemilu diam seribu bahasa. Ruang publik jadi kompetisi lanjutan. Ada apa dengan kalian KPU, Bawaslu?

Dikatakan, seharusnya pencoblosan adalah akhir kompetisi. Lalu kalau ada sengketa kita tunggu proses hukum. Tapi, absennya KPU dan Bawaslu secara tegas, penuh basa-basi dan tidak memberikan kepastian membuat masyarakat tetap tidak tenang.

“Saya menghimbau agar KPU dan Bawaslu khususnya agar mengaktifkan Media Centernya sehingga kalau bisa 24 jam pengaduan masyarakat ditanggapi, sehingga seluruh dugaan kejanggalan, dan kecurangan mendapatkan penjelasan yang memadai dan memuaskan,” harapnya.

Hanya dengan cara itu masa-masa pasca pencoblosan ini berlangsung damai. Pasangan 02, kata Fahri, telah menyampaikan pesan agar pendukungnya tenang dan damai. Maka seharusnya KPU dan Bawaslu menyambut baik dengan mengaktifkan Media Center dan pusat respon yang aktif 24 jam.

“Sekali lagi, jangan buka celah sengketa lanjutan. Jangan biarkan rakyat saling berkompetisi data tentang kecurangan dan kejanggalan. KPU dan Bawaslu harus turun tangan menjawab semuanya. Sekarang. Jangan tunggu situasi lain. Sekian,” tegas Fahri. (Alf)