JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Ketua DPP Partai PPP, Achmad Baidowi mengakui bahwa Pemilu 2019 ini masih menyimpan persoalan-persoalan. Hanya saja dirinya tak setuju jika Pemilu tahun ini dikatakan yang terburuk pasca-reformasi.

"Memang pemilu kali ini banyak persoalan tapi bukan langsung menilai yang terburuk pasca-reformasi. Indikatornya apa? Kalau asal ngomong dan berdasar data satu pihak tentu tidak fair. Pemilu serentak ini baru pertama kali di Indonesia sehingga banyak kekurangan dalam pelaksanaan," kata Baidowi saat dihubungi, Selasa (23/4/2019).

Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan, DPR dan pemerintah sudah berupaya melakukan evaluasi mengenai pemilu serentak yang baru pertama kali dilaksanakan di Indonesia.

"Sebenarnya dari perangkat sudah kita siapkan misalnya dari aspek regulasi adanya sanksi berlipat terhadap money politic, penguatan lembaga Bawaslu mulai dari kewenangan hingga menempatkan 1 pengawas setiap TPS," tegasnya.

Untuk itu, kata dia, dalam waktu dekat Komisi II akan segera memangil seluruh penyelengara Pemilu atas segala persoalan yang ada.

"Dalam waktu dekat komisi II akan memanggil KPU Bawaslu dalam RDP untuk melakukan evaluasi," ujarnya.

Sebelumnya, Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojantohadir dalam pernyataan pers sejumlah tokoh pendukung calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di SCBD, Jakarta, Minggu (21/4/2019).

Bambang mendapat giliran kedua untuk menyampaikan pendapatnya tentang pelaksanaan pemilihan presiden dan pemungutan suara pada 17 April 2019 lalu.

Bambang mengawali penyampaiannya dengan menyebut pemilu kali ini sebagai yang terburuk pasca-reformasi.

"Pemilu kali ini oleh pengamat disebut pemilu terburuk pasca-reformasi," ujar Bambang.

Menurut mantan anggota tim sukses Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada pilkada DKI itu, pemilu kali ini tidak memenuhi asas langsung, umum, bebas dan rahasia. Serta tidak memenuhi prinsip jujur dan adil (jurdil). (ahm)