Oleh Bachtiar pada hari Sabtu, 21 Nov 2020 - 08:36:05 WIB
Bagikan Berita ini :

Politikus Hanura ini sebut Fadli Zon gak ngerti UU TNI

tscom_news_photo_1605922565.jpg
Inas Nasrullah Zubir Politikus Hanura (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Politikus partai Hanura Inas Nasrullah Zubir mempertanyakan dasar argumentasi politikus Gerindra Fadli Zon yang menyebut akan berbahaya jika TNI urusi perkara yang menyangkut persoalan sipil.

"Fadli Zon menilai, akan berbahaya jika TNI masuk ke ranah politik sipil dan menggunakan pendekatan kekuasaan, mosok sih Zon?" sindir Inas kepada wartawan, Sabtu (21/11/2020).

"Coba deh suruh Fadli mencerna baik-baik pernyataan Mayjen TNI Dudung Abdurachman yang menyebutkan bahwa FPI sudah bertindak semaunya dan mengganggu keutuhan bangsa."

Jadi, kata dia, kalau Pangdam Jaya mengatakan bahwa FPI harus dibubarkan, maka hal tersebut bukan berarti masuk keranah politik,

"Melainkan penilaian terhadap stabilitas keamanan dalam rangka membantu tugas pemerintahan di DKI," jelasnya.

Dijelaskan Inas, salah satu fungsi dan tugas TNI yang ditentukan oleh UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah memulihkan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

"Jadi cukup jelas deh, bahwa sekecil apapun adanya potensi gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, TNI wajib bertindak, termasuk mencopot baliho yang berisi propaganda yang mengganggu keutuhan bangsa dan berpotensi mengacaukan keamanan negara," tegasnya.

tag: #politik  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - ZAKAT
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Lainnya
Berita

Ibas: Bantu UMKM, Ekonomi Bangkit, Rakyat pun Tersenyum!

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 21 Jan 2021
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Fraksi Partai Demokrat (FPD) mengapresiasi kebijakan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dalam membantu UMKM di masa pandemi Covid-19. Tetapi juga perlu diingatkan ...
Berita

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Tanggapan DPR dan Warga

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa–Bali akan diperpanjang selama dua pekan setelah periode pertama berakhir yakni 25 Januari ...