JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) disarankan agar melakukan evaluasi kepemimpinanya pasca keputusan Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menolak untuk mengesahkan KLB pimpinan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia Fernando EMAS saat memberikan tanggapan untuk langkah AHY pasca keputusan Kemenkumham tersebut.

"AHY harus melakukan evaluasi kepemimpinannya dalam memimpin Partai Demokrat. lebih dekat lagi dengan kepengurusan yang ada di bawah," kata Fernando, Jumat, (2/4/2021).

Fernando menilai, hal tersebut diperlukan agar jangan lagi menjaga jaga jarak dengan para pengurusnya yang merupakan ujung tombak perjuangan organisasi.

"Sehingga persoalan sekecil apapun dapat segera dikomunikasikan dan dapat diselesaikan," tutur Fernando.

Sedangkan terkait opsi untuk merangkul kubu Moeldoko pasca keputusan Kemenkumham, kata Fernando, perlu dilakukan oleh AHY agar persoalan adanya dualisme kepemimpinan Partai Demokrat segera selesai.

"Bagaimanapun juga tetap saja tidak bisa dibantah bahwa kepemimpinan Demokrat ada dua karena kubu Moeldoko masih menempuh jalur hukum pasca ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM," tegas Fernando.

Fernando mengakui memang, ada timbal balik dari langkah dan keputusan AHY tersebut nantinya. Posisi, AHY dinilai serba salah kalau merangkul kubu Moeldoko.

"Akan tetapi perlu untuk segera menyelesaikan konflik agar tidak terganggu untuk menghadapi tahapan pemilu. Tidak lama lagi akan dilakukan verifikasi partai politik peserta pemilu.
Kalau dirangkul ditempatkan pada posisi yang tidak strategis," pungkas Fernando.