JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--PDI Perjuangan sebagai pendukung utama pemerintahan Presiden Jokowi memberikan tanggapan soal kenaikan harga BBM non subsidi. PDIP menilai, langkah itu sebagai wujud nyata kepedulian Jokowi terhadap rakyat kecil.
"Premium bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Berbeda dengan Pertamax yang lebih dikonsumsi oleh mobil-mobil mewah. Ini bauran kebijakan yang sangat tepat dan menunjukkan perhatian utama Pak Jokowi pada kepentingan rakyat kecil," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/10/2018).
Sebelumnya, Premium juga direncanakan naik tetapi ditunda. Penundaan kenaikan harga Premium disebutnya menunjukkan watak Presiden Jokowi.
Jokowi menurut Hasto mendengarkan suara rakyat Indonesia, baik di kota maupun pelosok-pelosok daerah Indonesia. Tradisi blusukan Jokowi disebutnya membangun kepekaan pemimpin terhadap rakyatnya. Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin itu menyebut kebijakan pemerintah di bidang energi menunjukkan peningkatan.
"Ditinjau dari kebijakan bauran energi, energy mix maka kehadiran pembangkit listrik tenaga air termasuk mikrohidro panas bumi dan pembangkit tenaga listrik Bayu yang untuk pertama kalinya dibangun di Indonesia dengan kapasitas 75 MW serta kehadiran pembangkit listrik tenaga surya yang terus dikembangkan menjadi bukti menguatnya kedaulatan di bidang energi," ungkap dia.
Hasto menyebut, keputusan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM sudah tepat. Keputusan itu dikatakannya memperhatikan orang banyak.
"Politik itu dilihat dari keputusan akhir bahwa ada dinamika di dalam penetapan harga BBM merupakan hal yang wajar. Keputusan pembatalan harga Premium itu menunjukkan bahwa terkait hal strategis, rolenya memang di Presiden, dan rakyat kecil selalu menjadi orientasi kebijakan politik ekonomi Presiden," kata Hasto.
Diketahui, PT Pertamina (Persero) kemarin (Rabu 10 Oktober) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertamax menjadi Rp 10.400. Namun, harga bahan bakar subsidi seperti Premium belum jadi naik.
pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), PDIP merupakan salah satu partai yang paling gencar menolak kenaikan harga BBM. Bahkan, partai besutan Megawati Soekarnoputri ini tak segan menggelar unjuk rasa hingga ke Istana agar kenaikan dibatalkan.
Aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM ini sempat dilakukan anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka. Rieke dua kali berada di tengah para demonstran guna mendesak SBY membatalkan kebijakan yang disebutnya memberatkan rakyat kecil tersebut.
Tak hanya di medan terbuka, upaya menggagalkan kenaikan BBM juga terjadi di dalam gedung parlemen. Dengan sekuat tenaga, para politikus PDIP berusaha mengganjal persetujuan RAPBNP 2013 yang salah satunya berisi pengurangan subsidi untuk BBM. Bahkan, mereka memilih walkout ketika permintaannya tak diakomodir mayoritas anggota DPR saat itu.(yn)
