SURABAYA (TEROPONGSENAYAN) --Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandidi Jawa Timur (Jatim) menemukan beragam kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2019.Bahkan, kecurangandilakukan secara masif jauh sebelum Pemilu.
"Karena berdasar data yang kami miliki. Berdasar laporan masyarakat terindikasi kecurangan. Terstruktur, sistematis dan masif. Khususnya terjadi di Jatim," kata Ketua BPP Jatim Supriyanto saat rilis di Kantor BPP Prabowo-Sandi Jatim, di Jalan Gayungsari Surabaya, Kamis (25/4/2019).
Supriyanto menyebut, salah satu yang paling mencolok adalah adanya data daftar pemilih tetap (DPT) ganda. Dia mencatat, ada lebih dari 7,5 juta DPT.
Selain itu, Pri panggilan akrabnya, menyoroti soal kebijakan pemilih gangguan jiwa yang diberikan hak suara. Dia menyebut ada 30 juta orang gila yang ikut mencoblos.
"30 Juta orang gila ikut nyoblos," ungkapnya.
Selain itu, Pri juga mengatakan, saat masa kampanye Jokowi melibatkan ASN dan Kepala daerah untuk menjadi tim suksesnya.
"Totalnya 7,5 juta lebih data ganda. Pelibatan ASN dan kepala daerah jadi timses. Hari ini Jokowi undang kepala daerah ke Istana Bogor. Saya baca di Tribun," paparnya.
Tak hanya itu, dia menyayangkan konsep kotak suara yang terbuat dari kardus. Menurutnya konsep kotak suara berkardus ini sangat lemah untuk dibawa lari, dicuri hingga dibakar.
"Kotak suara diganti dengan kardus. Nasibnya kalau gak dibawa lari, dicuri, dibakar, yang ketahuan salah hitung. Ini human eror atau human order? Selalu yang salah mengurangi paslon 02," lanjut Pri.
Untuk meminimasilir hal ini, BPP Jatim mengajak seluruh masyarakat untuk melapor jika menemui kecurangan. Pihaknya juga membuka posko pengaduan di sekretariat badan pemenangan.
"Masyarakat luas yang jadi pengawas kecurangan. Begitu luasnya medsos luar biasa kita ketahui. Di Jember kotak C1 dibawa lari. Di Sampang tipe x banyak sekali (di C1-nya). Di Gresik juga terjadi," ungkap Pri.
Tak hanya itu, guna memfasilitasi pengaduan masyarakat, Pri menegaskan bahwa ribuan advokat siap mengawal. Ia memastikam para advokat akan mengawasi dan mengawal sampai Pemilu 2019 berakhir.
"Jangan sampai pemilu rezim ini bobrok, kotor dan brutal," pungkasnya. (Alf)
