JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Desakan untuk segera melakukan reshuffle terhadap kabinet Jokowi-JK kian menguat. Desakan tersebut muncul karena kinerja menteri yang dinilai tidak maksimal.
Senator di DPD RI asal Aceh Fachrul Razi mengatakan, sudah seharusnya Jokowi segera melakukan evaluasi. Sebab sejak dilantik oleh presiden, banyak menteri yang belum menunjukkan kinerjanya seperti yang diharapkan.
"DPD mendukung langkah kebijakan reshuffle kabinet untuk mempercepat realisasi program yang sudah diatur oleh kementerian. Sebagai wakil daerah, DPD melihat pembangunan daerah harus segera dilakukan untuk mencapai target kesejahteraan seperti visi dan misi presiden," ujarnya melalui BlackBerry Messenger kepada TeropongSenayan di Jakarta, Rabu (13/5/2015).
Fachrul mengingatkan bahwa jargon kabinet kerja yang digadang-gadang oleh pemerintah harus sejalan dengan semangat UUD 1945, dimana untuk menjalankan roda pemerintahan presiden dibantu oleh para menteri.
Oleh karenanya jelas dia, bila substansi membantu presiden sudah tidak ada dalam diri seorang menteri, presiden berhak untuk memberhentikan menteri tersebut.
"Dalam hal reshuffle kabinet kedepan, Jokowi harus lebih selektif dalam memilih calon menteri yang profesional lebih ideal dalam menjalankan program kebijakan pemerintah," tukas dia.
Ini disebabkan karena menteri dalam menyusun program akan menekan praktik balas budi politik yang selama ini menyandera kabinet Jokowi.
Maka sudah selayaknya kata dia, sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara, syarat yang harus dimiliki oleh menteri adalah integritas dan kepribadian yang baik, bukan yang tidak loyal dan suka membangkang.
"Dalam hal ini sudah jelas bahwa menteri harus sepenunya loyal kepada presiden, bukan kepada partai pengusung yang berkoalisi dengan partai penguasa," tandas dia.
Selain itu, kata dia, proporsi keterwakilan daerah dalam kebinet untuk keseimbangan politik harus diperhatikan oleh Jokowi.
"Belajar dari pengalaman yang lalu ada daerah yang menarik dukungan kepada presiden karena ada putra daerah yang dianggap layak untuk jadi menteri malah tidak terakomodir," jelasnya. (iy)
