Berita
Oleh Mandra Pradipta pada hari Rabu, 15 Mei 2019 - 22:48:24 WIB
Bagikan Berita ini :

Dahnil: Tim Asistensi Hukum Bentukan Wiranto Ancaman Demokrasi

tscom_news_photo_1557935304.jpg
Wiranto (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengkritik keberadaan tim asistensi hukum bentukan Menkopolhukam Wiranto. Pembentukan tim tersebut dinilai berpotensi menjadi ancaman serius bagi demokrasi.

Hal itu diungkapkan Dahnil dalam diskusi lawan kecurangan pilpres terstruktur, sistematis dan masif di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2019).

"Bagi kami di BPN dan apalagi sekarang ada tim asistensi pemanatu ucapan para tokoh, bagi kami ini melengkapi sisi-sisi kecurangan pemilu. Selain kecurangan, ini adalah bentuk dari ancaman serius bagi demorkasi Indonesia," kata Dahnil.

Tim asistensi hukum bentukan Wiranto mulai efektif bekerja sejak Kamis, pekan lalu. Tim ini bertugas memberikan masukan dan menilai ucapan sejumlah tokoh serta aksi-aksi yang meresahkan paska pemilu.

Menurut Dahnil, tugas tim asistensi hukum secara nyata melanggar hak berserikat dan menyampaikan pendapat di muka umum yang telah diatur dalam Undang Undang Dasar 1945. Terlebih, lanjut Dahnil, saat ini banyak tokoh nasional tengah gencar mengungkap berbagai bukti kecurangan pilpres 2019.

"Lembaga yang di-SK-kan Kemenkopolhukam itu lembaga yang inkonstitusional. Itu lembaga yang melakukan makar pada konstitusi dasar kita karena melanggar hak dasar warga negara, hak berserikat, hak berpendapat," tuturnya. (Alf)

tag: #wiranto  #pilpres-2019  
Bagikan Berita ini :
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Advertisement
Top Up Jackcard Kamu Dengan JakOne Mobile
advertisement
Dompet Dhuafa - teropongsenayan.com - Bantu Negeri Peduli Pendidikan Masa Pandemi
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
Dapatkan HARGA KHUSUS setiap pembelian minimal 5 PACK
advertisement
The Joint Lampung
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Klarifikasi Penghapusan Mapel Sejarah Disebut Hanya Mengulang Kasus POP

Oleh Alfin Pulungan
pada hari Senin, 21 Sep 2020
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Wakil Ketua Komisi Pendidikan (Komisi X) DPR, Abdul Fikri Faqih, mengatakan kabar penghapusan mata pelajaran (mapel) sejarah yang kemudian diklarifikasi pemerintah hanya ...
Berita

Irma Suryani: Pilkada 2020 Tak Perlu Ditunda

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Politikus Nasdem non aktif Irma Suryani Chaniago sependapat dengan sebagian kalangan bahwa Pilkada serentak di 270 daerah pada 9 Desember 2020 tidak perlu ditunda. Hal ...