Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Senin, 08 Jul 2019 - 14:15:27 WIB
Bagikan Berita ini :

Bamsoet Sarankan Baiq Nuril Minta Amnesti Presiden

tscom_news_photo_1562570127.png
Baik Nuril (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai kasus yang menimpa Baiq Nuril perlu mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, perlu ada amnesti dan peninjauan kembali soal pasal karet Undang-undang (UU) ITE yang bisa saja menjerat korban lainnya jika kasus Baiq Nuril tidak diselesaikan segera.

"Nah jalan upaya hukum yang bisa ditempuh Baiq terakhir adalah mengajukan amnesti kepada Presiden Jokowi," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Bamsoet melihat Baiq sebagai korban. Untuk itu, perlunya perhatian khusus dari pemerintah. "Tidak ada salahnya kalau presiden memberikan pertimbangan untuk memberikan pengampunan kepada warga negara kita yang bernama Baiq Nuril," ucapnya.

Meski begitu, dirinya belum bisa memastikan apakah UU ITE akan dilakukan evaluasi. Pasalnya, untuk merubah UU tida bisa dilihat dari satu kasus.

"Ya ini harus dilihat kasus per kasus dan nanti kita minta kajian dari berbagai pihak apakah UU ITE ini yang sudah berlaku ini perlu di evaluasi lagi, dan revisi ya sangat tergantung kepada dinamika yang ada di masyarakat," tandasnya.

tag: #bamsoet  #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PRAY SUMATRA
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Ramadan Berkah, IKA Trisakti Santuni 100 Anak Yatim

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 13 Mar 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ikatan Alumni Trisakti (IKA Trisakti) menggelar kegiatan berbagi di bulan suci Ramadan dengan memberikan santunan kepada 100 anak yatim. Kegiatan ini mengusung tema ...
Berita

Gugum Ridho Putra Tegaskan Penunjukan Pj Ketua Umum PBB Hasil MDP Tidak Sesuai AD/ART

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB) hasil Muktamar VI PBB di Bali Gugum Ridho Putra, SH.,M.Hum menolak hasil Musyawarah Dewan Partai (MDP) yang ...