Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Senin, 08 Jul 2019 - 14:15:27 WIB
Bagikan Berita ini :

Bamsoet Sarankan Baiq Nuril Minta Amnesti Presiden

tscom_news_photo_1562570127.png
Baik Nuril (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai kasus yang menimpa Baiq Nuril perlu mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, perlu ada amnesti dan peninjauan kembali soal pasal karet Undang-undang (UU) ITE yang bisa saja menjerat korban lainnya jika kasus Baiq Nuril tidak diselesaikan segera.

"Nah jalan upaya hukum yang bisa ditempuh Baiq terakhir adalah mengajukan amnesti kepada Presiden Jokowi," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Bamsoet melihat Baiq sebagai korban. Untuk itu, perlunya perhatian khusus dari pemerintah. "Tidak ada salahnya kalau presiden memberikan pertimbangan untuk memberikan pengampunan kepada warga negara kita yang bernama Baiq Nuril," ucapnya.

Meski begitu, dirinya belum bisa memastikan apakah UU ITE akan dilakukan evaluasi. Pasalnya, untuk merubah UU tida bisa dilihat dari satu kasus.

"Ya ini harus dilihat kasus per kasus dan nanti kita minta kajian dari berbagai pihak apakah UU ITE ini yang sudah berlaku ini perlu di evaluasi lagi, dan revisi ya sangat tergantung kepada dinamika yang ada di masyarakat," tandasnya.

tag: #bamsoet  #jokowi  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
PEMPEK GOLDY
advertisement
KURBAN TS -DD 2025
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Arzeti DPR Sebut Kebijakan Jam Sekolah Lebih Pagi Harus Dibarengi Pendekatan Psikososial: Biasakan Anak Tidur Cepat

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 11 Jul 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang menetapkan jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB pada tahun ajaran ...
Berita

Ketentuan Pansel DK LPS Tak Selaras dengan UU, Dinilai Berpotensi Timbulkan Masalah Hukum

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Proses seleksi calon anggota Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2025–2030 menuai kritik tajam dari berbagai pihak, menyusul ditemukannya ...